Suara.com - Aktivis dan Pengacara HAM Veronica Koman tak menyangka Menkopolhukam Mahfud MD memberikan pernyataan yang dianggap makin memperdalam luka para warga Papua.
Pernyataan yang dimaksud Veronica yakni karena Mahfud telah menyebut data pelanggaran HAM dan tahanan politik Papua adalah sampah.
Padahal, Veronica mengklaim dokumen tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraaan di Australia.
Bahkan menurutnya penyerahan data tersebut disambut baik karena yang menyerahkan datanya sempat melakukan swafoto bersama Jokowi.
"Iya yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya," kata Veronica saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).
Namun, Veronica mengaku tetap fokus dengan tuntutan yang sesuai dengan data-data yang telah diberikan kepada kepala negara tersebut.
"Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimmik, kami mau fokus di substansi yaitu soal data para korban ini," sambungnya.
Veronica kemudian menuturkan bahwa data tapol Papua itu diperoleh atas hasil kompilasi dari pengacara HAM dan aktivis yang biasa menangani kasus makar Papua.
Sedangkan kalau data korban tewas korban Nduga, Papua dikumpulkan koalisi relawan masyarakat sipil yang membantu para pengungsi termasuk mencatat korban meninggal. Data itu dikumpulkan sejak Desember 2018.
Baca Juga: Veronica Koman Sebut Luka Orang Papua Makin Dalam karena Ucapan Mahfud MD
"Kami ringkas jadi pendek untuk dibaca Pak Jokowi karena beliau orang sibuk," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman adalah sampah. Dokumen itu diberikan ke Presiden Jokowi saat melawat ke Australia.
Mahfud menyebut jika dokumen itu tidak penting. Mahfud mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.
Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.
"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, kemarin.
"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah saja lah," kata Mahfud.
Tag
Berita Terkait
-
Tuding Dokumen Tapol Papua Sampah, Mahfud MD Ungkit Utang Veronica Koman
-
Veronica Koman Sebut Luka Orang Papua Makin Dalam karena Ucapan Mahfud MD
-
Mahfud MD: Veronica Koman Anti Indonesia
-
Mahfud MD: WNI Eks ISIS Tak Minta Dipulangkan
-
Mahfud MD: WNI eks ISIS Tak Akui Sebagai Warga Indonesia, Paspor Dibakar
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan
-
Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal
-
Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik
-
Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH
-
Tiga Jembatan Darurat Percepat Pemulihan Akses di Wilayah Terdampak Bencana
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Dorong Pemulihan Sumatera Lebih Cepat