Suara.com - Aktivis dan Pengacara HAM Veronica Koman tak menyangka Menkopolhukam Mahfud MD memberikan pernyataan yang dianggap makin memperdalam luka para warga Papua.
Pernyataan yang dimaksud Veronica yakni karena Mahfud telah menyebut data pelanggaran HAM dan tahanan politik Papua adalah sampah.
Padahal, Veronica mengklaim dokumen tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraaan di Australia.
Bahkan menurutnya penyerahan data tersebut disambut baik karena yang menyerahkan datanya sempat melakukan swafoto bersama Jokowi.
"Iya yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya," kata Veronica saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).
Namun, Veronica mengaku tetap fokus dengan tuntutan yang sesuai dengan data-data yang telah diberikan kepada kepala negara tersebut.
"Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimmik, kami mau fokus di substansi yaitu soal data para korban ini," sambungnya.
Veronica kemudian menuturkan bahwa data tapol Papua itu diperoleh atas hasil kompilasi dari pengacara HAM dan aktivis yang biasa menangani kasus makar Papua.
Sedangkan kalau data korban tewas korban Nduga, Papua dikumpulkan koalisi relawan masyarakat sipil yang membantu para pengungsi termasuk mencatat korban meninggal. Data itu dikumpulkan sejak Desember 2018.
Baca Juga: Veronica Koman Sebut Luka Orang Papua Makin Dalam karena Ucapan Mahfud MD
"Kami ringkas jadi pendek untuk dibaca Pak Jokowi karena beliau orang sibuk," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman adalah sampah. Dokumen itu diberikan ke Presiden Jokowi saat melawat ke Australia.
Mahfud menyebut jika dokumen itu tidak penting. Mahfud mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.
Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.
"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, kemarin.
"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah saja lah," kata Mahfud.
Tag
Berita Terkait
-
Tuding Dokumen Tapol Papua Sampah, Mahfud MD Ungkit Utang Veronica Koman
-
Veronica Koman Sebut Luka Orang Papua Makin Dalam karena Ucapan Mahfud MD
-
Mahfud MD: Veronica Koman Anti Indonesia
-
Mahfud MD: WNI Eks ISIS Tak Minta Dipulangkan
-
Mahfud MD: WNI eks ISIS Tak Akui Sebagai Warga Indonesia, Paspor Dibakar
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara