Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional bersama dengan pihak kepolisian berhasil menyelamatkan Rp85 miliar dari kasus mafia tanah. Kasus mafia tanah yang berhasil diungkap ini dengan modus sertipikat palsu dan e-ktp ilegal.
“Modus yang dilakukan tersangka adalah seolah-olah ingin membeli rumah kemudian sertipikat ditukar dengan sertipikat palsu untuk korban. dengan cara menyediakan notaris fiktif, membuat KTP, NPWP hingga nomor rekening aktif, bahkan sindikatnya juga ada yang ikut mengecek sertipikat ke kantor pertanahan dengan korban. Setelah itu, dengan alasan untuk foto kopi tersangka membawa sertipikat asli kemudian dikembalikan dengan sertipikat palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh tersangka kepada korbannya,” kata Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Irjen. Pol. Nana Sudjana pada saat melakukan konferensi pers ungkap kasus sindikat mafia tanah dengan menggunakan sertipikat palsu dan e-ktp ilegal di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/02/2020).
Total kerugian yang disebabkan oleh 10 tersangka dalam kasus ini mencapai Rp85 miliar.
“Setelah para tersangka berhasil memiliki dokumen asli untuk jual beli rumah tersebut, maka salah satu dari tersangka membawa sertipikat asli ke rentenir, sehingga total kerugian didapat dari akumulasi harga rumah dan uang yang didapat dari rentenir sejumlah Rp 85 miliar,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengapresiasi kerja pihak kepolisian. Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh memerangi kasus mafia tanah.
Dia mengungkapkan, komitmen ini adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia.
Menteri ATR/BPN ini mengatakan, apa yang diungkapkan Polda Metro Jaya kali ini adalah bentuk prestasi.
"Ini adalah salah satu kasus yang akan diungkapkan pak kapolda. Pak kapolda, terima kasih sekali hadir di sini, dan jajarannya untuk membongkar salah satu kasus yang terjadi di Jakarta," jelas Sofyan.
Baca Juga: Ibu Kota Baru Negara Banyak Lubang Bekas Tambang, Ini Kata Menteri ATR
Berita Terkait
-
Hingga 2020, Pendaftar Sertifikasi Tanah Capai 11,24 Juta Orang
-
Wow! Anggaran Pembuatan Sistem Informasi Pertanahan Modern Rp 10,7 Triliun
-
Kementerian ATR Teken MoU Dengan 3 Perusahaan BUMN Soal Sertifikasi Aset
-
Manfaatkan Tata Ruang, ATR/BPN Bakal Libatkan Swasta
-
Kementerian ATR Catat 60 Kasus Mafia Tanah Ditangani Tahun Ini
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada