Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menuai reaksi penonton setelah menyanggah pernyataan anggota DPR Fadli Zon terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS.
Bermula ketika Fadli Zon menyinggung pernyataan pemerintah, melalui Menkopolhukam Mahfud MD, yang mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS dengan kondisi tertentu.
Berkaitan dengan pernyataan itu, Fadli Zon menilai pemerintah belum memberikan keputusan final yang detail terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, salah satunya anak-anak dengan kasus tertentu.
"Saya kira pemerintah rasanya belum memberikan keputusan final yang detail, misalnya tadi ada anak-anak. Artinya ada (kemungkinan)," ujar Fadli Zon seperti dikutip Suara.com dari tayangan Mata Najwa bertajuk "Menangkis ISIS" pada Rabu (12/2/2020).
Pernyataan itu ditanggapi juru bicara Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Fadjroel Rachman. Dia mengatakan, yang diperbolehkan untuk dipulangkan adalah anak-anak di bawah 10 tahun, bukan di atas itu.
"Tidak (keputusan) itu sudah final. (Anak-anak) itu untuk pertimbangan kemanusiaannya, tapi tidak untuk mereka yang di atas itu (di atas usia 10 tahun)," kata Fadjroel Rachman.
Kendati begitu, Fadli Zon menilai hal tersebut masih bisa menjadi peluang untuk mengubah sikap pemerintah. Fadli Zon meminta pemerintah untuk melihat hal tersebut kasus per kasus.
"Hal itu menunjukkan masih ada ruang untuk memberikan masukan-masukan juga kepada pemerintah, bahwa lihat dong gini kasus per kasus," kata Fadli Zon.
Hikmahanto Juwana lantas memberikan argumen terhadap Fadli Zon terkait alasan WNI eks ISIS tidak perlu dipulangkan. Menurut dia, ada pembiaran dari Indonesia jika masih menganggap mereka adalah WNI.
Baca Juga: AII: Pemerintah Tak Mau Menjemput Tapi Jangan Halangi WNI Eks ISIS Pulang
"Kalau kita masih menganggap mereka (eks ISIS) WNI, berarti kita membiarkan warga negara kita di luar negeri untuk menyerang pemerintahan yang sah, yakni Irak dan Suriah. Itu tidak mungkin," ujar Hikmahanto.
Menanggapi itu, Fadli Zon mengatakan bahwa ISIS bukanlah negara, melainkan negara semu yang diklaim oleh sejumlah pelaku terorisme.
"Tidak ada yang namanya negara ISIS, itu tidak ada. Itu kan pseudo-state (negara semu). Tidak ada ISIS itu," tutur Fadli Zon.
Namun, argumen Fadli Zon tersebut ditangkis lagi oleh Hikmahanto Juwana. Dia mengibaratkan keberadaan ISIS dengan Israel dan Palestina di mata beberapa negara, termasuk Indonesia.
"Menurut mereka (Irak dan Suriah), ISIS ada. Israel kita anggap tidak ada, tapi Israel ada. Palestina, Indonesia anggap ada, Amerika anggap tidak ada," ujar Hikmahanto yang disambut riuh tepuk tangan penonton di studio.
Berita Terkait
-
AII: Pemerintah Tak Mau Menjemput Tapi Jangan Halangi WNI Eks ISIS Pulang
-
Tak Dipulangkan ke Indonesia, Istana: Ratusan Eks ISIS Berstatus Stateless
-
Komisi III Dukung Pemerintah Buka Peluang Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS
-
Diminta Buktikan 689 Eks ISIS Masih WNI, Fadli Zon: Diverifikasi Satu-satu
-
Saat Nama Prabowo Jadi Perdebatan dalam Bahasan Terorisme
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045