Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat menyebut data tahanan politik yang diberikan oleh aktivis Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sampah. Karena mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, Mahfud pun memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.
Mahfud kemudian menganggap pernyataannya tersebut disalah tafsirkan oleh sejumlah orang. Kini ia mengklaim diksi sampah yang dimaksud ialah untuk menjawab soal keterangan Veronica yang mengatakan telah menyerahkan data tersebut kepada Jokowi di Australia.
"Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden. Tanya saja sama dia. Kalau ada yang infokan, itu sampah," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Mahfud juga meluruskan kalau diksi sampah yang digunakan itu bukan untuk data tapol Papua yang diserahkan. Kata ia, setiap surat-surat yang diberikan oleh masyarakat kepada Jokowi itu pasti akan ditampung untuk dibaca meskipun bukan dalam hari yang sama.
"Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada presiden. Itu sampah, ndak ada. Saya ada di situ, enggak ada Veronica Koman," ujarnya.
Meski demikian Mahfud tidak menampik kalau data tersebut diserahkan Veronica dengan dititipkan kepada orang lain.
"Kalau soal dia ada orang nitip surat yang mungkin titipan dia, itu bisa saja. Iya, tapi kita kan enggak peduli, semua surat kan ditampung," katanya.
Karena saking banyaknya surat-surat pemberian masyarakat kepada Jokowi, maka terkait data tapol Papua yang diserahkan itu pun belum diverifikasi oleh pihak Istana. Sebelum dibaca Jokowi, surat tersebut akan dicek terlebih dahulu kebenarannya satu-persatu.
"Banyak map masuk kita tampung semua, kan ini baru pulang dari Australia. Masa mau dibaca di Australia, kan tumpuk dulu. Nanti diproses satu-satu lalu dibaca," pungkasnya.
Baca Juga: YLBHI Sayangkan Ucapan Mahfud MD yang Sebut Data Tapol Papua Sampah
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman adalah sampah. Dokumen itu diberikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat melawat ke Australia.
Mahfud menyebut jika dokumen itu tidak penting. Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.
"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.
"Itu anulah, kalau memang ada, ya sampah saja lah," tambah Mahfud.
Pernyataan Mahfud lantas dikritik oleh banyak pihak termasuk dari Veronicanya sendiri. Meskipun Veronica sudah biasa mendengar pernyataan Mahfud yang kerap menyakiti hati, namun kali ini menurutnya makin melukai hati orang Papua.
Veronica tidak aneh ketika mendengar pernyataan Mahfud tersebut karena sebelumnya ia pernah mengatakan kalau tidak ada pelanggaran HAM apapun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun untuk kali ini, Veronica merasa pernyataan Mahfud justru makin menyayat hati orang Papua.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah