Suara.com - Aktivis sekaligus pengacara HAM Veronica Koman dituding pemerintah sebagai sosok yang anti Indonesia.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud menanggapi data yang diserahkan Amnesty International Australia bersama Veronica kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pesan singkatnya, Veronica ogah terpancing dengan pernyataan Mahfud. Sebab, dia menilai, Mahfud MD sedang berupaya membungkam soal data tahanan politik dan korban kekerasan di Papua yang telah dibeberkan kepada Jokowi dengan menggunakan metode shooting the messenger.
Diketahui, pengertian dari shooting the messenger dikenal sebagai upaya mendelegitimasi pihak atau kelompok tertentu yang vokal dalam berpendapat, bukan dengan membantah argumen mereka melalui data dan informasi terkait, tetapi dengan menyebarkan informasi-informasi tentang mereka yang kemungkinan besar tidak disukai masyarakat.
"Jelas sikap tersebut adalah metode shooting the messenger. Jadi saya tidak mau terpancing untuk komentar," kata Veronica kepada Suara.com, Kamis (13/2/2020).
Veronica Koman mengaku masih menunggu respons pemerintah terkait kasus pelanggaran HAM di Papua sebagaimana dokumen yang telah dikirimkan kepada Presiden Jokowi.
"Supaya kami fokus di isu data pelanggaran HAM Papua tersebut. Kami masih tunggu tanggapan dan tindak lanjut pemerintah atas sekian banyaknya tapol dan korban dari operasi militer Nduga," katanya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Veronica Koman kerap menjelek-jelekan Indonesia di dunia internasional lewat isu Papua. Pernyataan tersebut diungkapkan Mahfud menyusul data Amnesty International Australia bersama Veronica yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Data tersebut berisi nama-nama rakyat Papua yang menjadi tahan politik dan warga sipil Papua yang tewas karena konflik bersenjata dengan TNI - Polri.
Baca Juga: Disebut Mahfud Sampah, Veronica: Jokowi Selfie saat Terima Data Tapol Papua
"Veronica Koman itu adalah seorang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti Indonesia, melalui Papua. Kalau orang menyerahkan surat seperti itu, itu banyak setiap hari menyerahkan surat, kok mau diistimewakan gitu?" kata Mahfud di Kompleks Kepresidenan, Rabu (12/2/2020).
Berita Terkait
-
Klarifikasi Soal Data Tapol Papua, Mahfud MD: Yang Sampah Infonya Veronica
-
Status Stateless WNI Eks ISIS Bisa Disahkan Melalui Keppres
-
Mahfud MD Singgung Industri Hukum, Erick Tersenyum sampai Geleng-geleng
-
Klaim Tak Bahas SKB, Mahfud Sebut Bahas Intoleransi Dengan PGI
-
Presiden Jokowi Minta Kapolri Tindak Tegas Pelaku Intoleransi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Bantah Kena OTT KPK, Eks Wamenaker Noel: Operasi Tipu-tipu
-
Eks Wamenaker Noel Klaim Dapat Info A1: Hati-hati Pak Purbaya Akan Dinoelkan!
-
Prabowo Tidak Peduli Palestina? Kritik Analis Celios soal RI Gabung Dewan Perdamaian
-
Saksi Kunci Dituding Bohong di Persidangan, Pengacara Nadiem Minta Hakim Beri Sanksi
-
Fakta Pilu Longsor Bandung Barat: 17 Jenazah Dikenali, Seribu Personel Berjibaku Cari 65 Korban
-
Jalan Jakarta Dikepung Lubang Usai Hujan Deras, Pramono: Sampai 27 Januari Belum Bisa Diperbaiki
-
Tim Hukum Nadiem Laporkan Saksi ke KPK, Curiga Ada Tekanan di Balik Persidangan
-
6 Fakta Kasus Guru SMK di Talaud Dianiaya Oknum TNI AL
-
Pemilik Maktour Datangi KPK dan Buka Fakta Soal Kasus Kuota Haji
-
Bantah Isu Fitnah, Kementan Bongkar Borok Proyek Fiktif Rp27 Miliar: 'Ada Bukti dan Pengakuan'