Suara.com - Pemprov DKI Jakarta bakal menambah unit rumah DP 0 rupiah. Pada tahun 2022 mendatang, BUMD DKI Perumda Sarana Jaya ditargetkan sudah membangun 13.830 unit rumah DP 0 rupiah.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys mengatakan rencana ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.
Nantinya, kata Arief, 13.830 unit itu dibangun di atas dengan luas kurang lebih 30 hektare. Dari seluruh luasan lahan itu, 30 persennya akan dibangun rumah DP 0 rupiah.
Sedangkan sampai Agustus 2019, pihaknya sudah membangun sebanyak 780 unit di Pondok Kelapa. Target tahun 2021 adalah 3.050 unit dan pada 2022 sebanyak 10 ribu unit.
"Ini sebenarnya harapan kami sebagai BUMD dalam mendukung Pemprov DKI menyediakan rumah DP 0 Rupiah," ujar Indra kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kurang lebih 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah tinggal sendiri. Lahan yang tinggal sedikit dan harganya yang mahal dianggap menjadi penyebabnya.
"Program DP 0 Rupiah ini program unggulan Pemprov DKI Jakarta bagi warga berpenghasilan rendah, sebagai solusi warga Jakarta pada tahap awal memiliki rumah dengan harga terjangkau," tuturnya.
Selain membangun rumah DP 0 rupiah, pihaknya juga akan melakukan penataan di kawasan Tanah Abang. Bahkan, Sarana Jaya akan membuat pusat bisnis seperti Sudirman Central Business District (SCBD).
"Kami ditugaskan oleh Pak Gubernur dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pengembangan sentra primer Tanah Abang dengan lahan total kurang lebih sekitar 27,26 hektar dimana 13,3 hektar nya sedang proses penyediaan lahan. Harapannya nanti jika itu terjadi bisa memindahkan seperti SCBD ke Tanah Abang," kata Indra.
Baca Juga: Sebut Anies Manipulasi Rekomendasi TACB, Ketua DPRD DKI: Pembohongan Publik
Sementara Kepala Bappeda DKI, Nasrudin Djoko Surjono menyebutkan di Pemprov DKI Jakarta, program rumah DP 0 dan Sentra bisnis Tanah Abang akan berkolaborasi dengan pihak swasta.
“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Pamer Wajah Baru Jakarta, Malah Jadi Bulan-bulanan Warganet
-
Pohon di Monas Jadi Furnitur, PSI: Anies Didesak Tanggung Jawab
-
Pemprov DKI Jakarta Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan
-
Babak Baru Keanehan Proyek Monas Anies Demi Formula E
-
Pemprov DKI Banting Harga di Program Pangan Murah, Ini Syarat Mengikutinya
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial