Suara.com - Pemprov DKI Jakarta bakal menambah unit rumah DP 0 rupiah. Pada tahun 2022 mendatang, BUMD DKI Perumda Sarana Jaya ditargetkan sudah membangun 13.830 unit rumah DP 0 rupiah.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys mengatakan rencana ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.
Nantinya, kata Arief, 13.830 unit itu dibangun di atas dengan luas kurang lebih 30 hektare. Dari seluruh luasan lahan itu, 30 persennya akan dibangun rumah DP 0 rupiah.
Sedangkan sampai Agustus 2019, pihaknya sudah membangun sebanyak 780 unit di Pondok Kelapa. Target tahun 2021 adalah 3.050 unit dan pada 2022 sebanyak 10 ribu unit.
"Ini sebenarnya harapan kami sebagai BUMD dalam mendukung Pemprov DKI menyediakan rumah DP 0 Rupiah," ujar Indra kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kurang lebih 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah tinggal sendiri. Lahan yang tinggal sedikit dan harganya yang mahal dianggap menjadi penyebabnya.
"Program DP 0 Rupiah ini program unggulan Pemprov DKI Jakarta bagi warga berpenghasilan rendah, sebagai solusi warga Jakarta pada tahap awal memiliki rumah dengan harga terjangkau," tuturnya.
Selain membangun rumah DP 0 rupiah, pihaknya juga akan melakukan penataan di kawasan Tanah Abang. Bahkan, Sarana Jaya akan membuat pusat bisnis seperti Sudirman Central Business District (SCBD).
"Kami ditugaskan oleh Pak Gubernur dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pengembangan sentra primer Tanah Abang dengan lahan total kurang lebih sekitar 27,26 hektar dimana 13,3 hektar nya sedang proses penyediaan lahan. Harapannya nanti jika itu terjadi bisa memindahkan seperti SCBD ke Tanah Abang," kata Indra.
Baca Juga: Sebut Anies Manipulasi Rekomendasi TACB, Ketua DPRD DKI: Pembohongan Publik
Sementara Kepala Bappeda DKI, Nasrudin Djoko Surjono menyebutkan di Pemprov DKI Jakarta, program rumah DP 0 dan Sentra bisnis Tanah Abang akan berkolaborasi dengan pihak swasta.
“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Pamer Wajah Baru Jakarta, Malah Jadi Bulan-bulanan Warganet
-
Pohon di Monas Jadi Furnitur, PSI: Anies Didesak Tanggung Jawab
-
Pemprov DKI Jakarta Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan
-
Babak Baru Keanehan Proyek Monas Anies Demi Formula E
-
Pemprov DKI Banting Harga di Program Pangan Murah, Ini Syarat Mengikutinya
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun