Suara.com - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (JPP-TPPO) melayangkan kritik terhadap Polri. Mereka menilai salah satu pernyataan pemimpin Korps Bhayangkara itu seolah mendukung tindakan anggota DPR RI Andre Rosiade yang melakukan penggerebekan terhadap PSK berinisial NN di Padang, Sumatera Barat.
Salah satu perwakilan dari JPP-TPO Yuyum Fhahni Paryani mengkritisi ucapan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Argo Yuwono. Saat itu di hadapan awak media Argo malah meminta kepada masyarakat untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan Andre apabila menemukan dugaan tindak pidana.
"(Itu) menandakan lemahnya pemahaman tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO," kata Yuyum di Kantor Ombudsman, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).
Ucapan Argo itu juga dinilai sebagai indikasi lemahnya kepatuhan pada institusi kepolisian dalam menegakkan Perka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Kalau dilihat dari kasus NN yang sengaja digerebek oleh politikus Gerindra Andre atas kasus prositusi online, justru yang tampak ialah NN menjadi korban TPPO. NN ditangkap oleh polisi bersama dengan mucikarinya berinial AS (24).
Dengan begitu, NN justru dianggap termasuk ke dalam kategori perempuan yang terjebak jaringan kejahatan kemanusiaan yang keji, dan bukannya menjajakan diri.
Atas dasar itu maka JPP-TPPO menilai kalau segenap pejabat negara ataupun sejajarnya mesti bekerja sesuai dengan kepatutan yang ada.
"Karena kejahatan two ini dikategorikan kejahatan berat kemanusiaan (serious and grave violation of human rights), maka segenap pejabat negara, anggota Partai dan parlemen serta aparat di Indonesia wajib bersikap dan bertutur sesuai kepatutan dalam berhadapan dengan masalah kekejian kemanusiaan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Brigjen Argo sempat ditanyakan terkait dengan tindakan pembelian terselubung (undercover buy) yang dilakukan Andre kepada perempuan penjaja seks berinisial NN (26).
Baca Juga: Anggota DPR Ikut Gerebek PSK, MKD Bakal Periksa Andre Rosiade Pekan Depan
Saat itu Argo justru menyarankan masyarakat untuk mengikuti jejak Andre apabila menemukan dugaan tindak pidana dengan syarat langsung diserahkan ke pihak kepolisian.
"Semua orang, masyarakat, seandainya menemukan suatu tindak pidana, misalnya copet, ada pencuri. Boleh enggak menangkap? Boleh, tetapi langsung diserahkan kepada pihak kepolisian," ujar Argo di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali