Suara.com - Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan jajarannya telah membuat regulasi untuk mengantisipasi terjadinya penipuan terhadap jemaah travel umrah yang kerap terjadi.
Regulasi tersebut dibuat menyusul pencabutan moratorium pemberian izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Fachrul menyebut, salah satu regulasi adalah mewajibkan PPIU untuk menyetorkan dana sebesar Rp 10 juta per jemaah yang mendaftar.
"Kalau enggak salah peraturannya masukan uang Rp 10 juta. Sehingga kami yakin kalau sudah dapat jemaah sekitar 100 orang, maka dia sudah masukan ke bank yang kami awasi 100 X Rp 10 juta. Sehingga kecil peluang dia untuk melakukan hal-hal yang aneh," katanya di Kementerian Agama, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2020).
Selain itu, Fachrul mengatakan Kemenag juga akan mewajibkan PPIU memberikan jaminan bank sebesar minimal Rp 200 juta. Tujuannya, agar Kemenag dapat melihat kemampuan finansial PPIU dalam menyelengarakan ibadah umrah.
Selain itu, Kemenag juga telah membuat aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH). Dengan keberadaan layanan ini, penyelewengan dana jemaah umroh dapat diminimalisasi.
"Ini sudah bisa kami deteksi kalau ada yang bisa diwaspadai," kata Fachrul.
Untuk diketahui, Kemenag telah mencabut moratorium pemberian izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Kebijakan tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.
Dengan terbitnya KMA tersebut, masyarakat dapat kembali mengajukan izin baru sebagai PPIU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Baca Juga: Demam, 2 WNI Pulang Umrah Meninggal dalam Pesawat Lion Air
Berita Terkait
-
Aksi Pegawai Kemenko Polhukam Gadungan Tipu Calon Jemaah Umrah di Jakarta
-
Tipu Ratusan Jemaah Umrah, Polisi Geledah Kantor PT Damtour
-
Polisi Tangkap Bos PT Damtour, Tipu Ratusan Jemaah Umrah Rp 4 Miliar
-
Waspada Travel Haji dan Umrah Abal-abal, Korbannya Sudah Banyak
-
DPR Minta Kanwil Kemenag Riau Antisipasi Penipuan Umrah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Kabar Gembira! Lansia di Atas 75 Tahun yang Tinggal Sendirian Bakal Dapat Makan Gratis dari Kemensos
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Operasi Senyap Ditresnarkoba Polda Metro: Bongkar Peredaran Etomidate di Jakbar hingga Tangerang
-
Prabowo Fokus Bawa Indonesia Superpower, Jokowi Disebut Mulai Jadi Masa Lalu
-
Mendag Tegaskan Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasan Kuat di Baliknya!
-
Berkas Dilimpahkan, Jaksa Tahan WN China Tersangka Pencurian Listrik Tambang Emas Ilegal
-
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Tertutup dengan Presiden Prabowo, Ada Apa?
-
KPK Ungkap Ambil Informasi dari Medsos soal Ridwan Kamil, Singgung Isu Aura Kasih?
-
Titik Balik Diplomasi RI: Pengamat Desak Prabowo Buktikan Kedaulatan Lawan 'Gertakan' Donald Trump