Suara.com - Nurmansyah Lubis, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut punya modal kuat untuk merebut suara anggota DPRD dari PDIP dalam pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan pada Februari ini.
PDIP disebut-sebut telah lebih condong untuk mendukung kandidat dari Gerindra, Riza Patria. Di level nasional, PDIP dan Gerindra diketahui sudah berkoalisi sementara PKS masih mantap sebagai oposisi.
Anggota DPRD DKI dari PKS, Dani Anwar mengatakan modal Nurmansyah Lubis untuk merebut dukungan PDIP adalah pengalamannya di Kebon Sirih. Ia diketahui menjabat sebagai anggota DPRD Jakarta selama 2004 - 2014.
"Anca (Nurmansyah) ini 10 tahun bersama teman-teman yang masih ada jadi anggota DPRD. Sepuluh tahun itu bukan waktu yang sebentar. Waktu yang lama mereka sudah berinteraksi," ujar Dani saat di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Nurmansyah disebutnya juga memiliki kedai kopi tempat para anggota DPRD Jakarta, termasuk dari PDIP, sering berkumpul. Kebiasaan di kedai kopi itu, menurut Dani, membuat Nurmansyah Lubis punya kedekatan emosional dengan rekan-rekan dari PDIP.
"Bang Anca kebetulan punya kafe mereka ngopi ngobrol ketawa-ketawa," jelasnya.
PDI-P merupakan salah satu partai yang menjadi kunci penting untuk merebut kursi DKI 2 karena menguasai 25 kursi di DPRD Jakarta.
PKS, kata Dani, juga diuntungkan dengan digelarnya pemilihan wagub secara tertutup. Cara itu dinilai akan membuka kemungkinan pemilih beralih dukungan.
"Ya, dalam satu sisi ya (menguntungkannya). Dalam peta yang ada demikian," ujar Dani.
Baca Juga: Khawatir Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub Jakarta, DPRD Gandeng KPK
DPRD saat ini tengah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih). Nantinya Panlih akan bertugas memverifikasi kandidat pengganti Sandiaga Uno di antara Nurmansyah Lubis dari PKS dan Riza Patria yang ditunjuk Gerindra.
Pemilihan dengan voting tertutup ini rencananya akan dilakukan saat rapat paripurna pemilihan. Parlemen Kebon Sirih menargetkan akhir Februari Anies sudah punya pendamping.
Berita Terkait
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Puan Tegaskan PDIP Bukan Partai Abu-abu! Senyum Saan Mustopa dan Cucun Jadi Soroton
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
Buntut Dugaan Intimidasi Dokter Icha, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Veronika Lake
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli