Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini masih dalam proses mengidentifikasi data Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang kini bermukim di Timur Tengah.
Adapun hasil yang sudah dipegang pemerintah satu persatu mulai diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dilakukan pemblokiran.
Mahfud menuturkan bahwa proses itu dilakukan dengan tujuan agar WNI eks ISIS tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Dengan catatan keputusan itu hanya berlaku bagi WNI eks ISIS yang masuk ke dalam kategori orang dewasa. Sebagaimana diketahui, informasi awal WNI eks ISIS yang menghuni sejumlah camp di Timur Tengah itu berjumlah sekitar 600 orang.
"Sekarang sudah mulai disetor ke Kemenkumham untuk paspornya diblokir sehingga nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Namun untuk WNI eks ISIS yang berusia di bawah 10 tahun dan berstatus yatim piatu, pemerintah berencana untuk membawa pulang ke tanah air. Namun hingga saat ini rencana itu masih dijalankan secara tertutup oleh tim gabungan yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Lagipula ia menyatakan bahwa teknis pemulangan dan pembinaan bukan hal yang begitu sulit untuk dilakukan pemerintah. Justru sekarang ini pemerintah sedang berfokus untuk mengidentifikasi WNI eks ISIS agar bisa memilah-milah mana yang termasuk usia dewasa dan mana yang masuk ke dalam kategori anak-anak sehingga bisa dipulangkan dan dibina di Indonesia.
"Mangkanya kalau yang anak-anak masih diidentifikasi, soal gampang itu, kan nanti dijemput, bisa dibawa gitu tetapi ada hal-hal yang memang sifatnya tertutup sehingga belum bisa diumumkan kepada publik," kata dia.
Berita Terkait
-
Singgung Money Politic, Mahfud MD Sebut dari DPRD Pindah ke Pimpinan Parpol
-
Mahfud MD Klaim Papua Aman Didatangi Petinggi MPR, DPR dan DPD
-
Awal Maret, Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI Kunjungi Pengungsi Nduga
-
Mahfud MD Hadiri Rakor Kunker Pimpinan MPR, DPR dan DPD ke Papua
-
Menkopolhukam Mahfud MD: Tidak Bagus Susur Sungai Pakai Rok
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi
-
Kepala BGN Nanik S Deyang Dilaporkan atas Dugaan Rangkap Jabatan di BUMN
-
Indonesia-Belarus Sepakati 7 MoU dan Roadmap Kerja Sama hingga 2030
-
80 Tahun Polri: Reformasi Dinilai Jalan di Tempat, Pergantian Kapolri Dianggap Mendesak
-
Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Hampir Rampung, Siap Beroperasi 14 Juli
-
Tri Tito Karnavian Berharap Produk Kerajinan Indonesia Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas
-
Terjerat Korupsi MBG, Begini Nasib Brigjen Lalu di Polri!
-
Kolaborasi Perkuat Layanan Jantung Anak di RSUD Tobelo
-
Prabowo Berencana Terbang ke Belarus untuk Kunjungan Balasan