Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini masih dalam proses mengidentifikasi data Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang kini bermukim di Timur Tengah.
Adapun hasil yang sudah dipegang pemerintah satu persatu mulai diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dilakukan pemblokiran.
Mahfud menuturkan bahwa proses itu dilakukan dengan tujuan agar WNI eks ISIS tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Dengan catatan keputusan itu hanya berlaku bagi WNI eks ISIS yang masuk ke dalam kategori orang dewasa. Sebagaimana diketahui, informasi awal WNI eks ISIS yang menghuni sejumlah camp di Timur Tengah itu berjumlah sekitar 600 orang.
"Sekarang sudah mulai disetor ke Kemenkumham untuk paspornya diblokir sehingga nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Namun untuk WNI eks ISIS yang berusia di bawah 10 tahun dan berstatus yatim piatu, pemerintah berencana untuk membawa pulang ke tanah air. Namun hingga saat ini rencana itu masih dijalankan secara tertutup oleh tim gabungan yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Lagipula ia menyatakan bahwa teknis pemulangan dan pembinaan bukan hal yang begitu sulit untuk dilakukan pemerintah. Justru sekarang ini pemerintah sedang berfokus untuk mengidentifikasi WNI eks ISIS agar bisa memilah-milah mana yang termasuk usia dewasa dan mana yang masuk ke dalam kategori anak-anak sehingga bisa dipulangkan dan dibina di Indonesia.
"Mangkanya kalau yang anak-anak masih diidentifikasi, soal gampang itu, kan nanti dijemput, bisa dibawa gitu tetapi ada hal-hal yang memang sifatnya tertutup sehingga belum bisa diumumkan kepada publik," kata dia.
Berita Terkait
-
Singgung Money Politic, Mahfud MD Sebut dari DPRD Pindah ke Pimpinan Parpol
-
Mahfud MD Klaim Papua Aman Didatangi Petinggi MPR, DPR dan DPD
-
Awal Maret, Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI Kunjungi Pengungsi Nduga
-
Mahfud MD Hadiri Rakor Kunker Pimpinan MPR, DPR dan DPD ke Papua
-
Menkopolhukam Mahfud MD: Tidak Bagus Susur Sungai Pakai Rok
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil