Mendagri Tito: Mental Budaya Amplop Masih Melekat di Perilaku Aparat

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri untuk selalu memutakhirkan pendidikan kilatnya bagi para ASN Kemendagri.

Selain itu, ia pun berpesan agar bisa memperbaiki mental 'budaya amplop' terutama di bidang pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Tito ketika berpidato dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) BPSDM Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Menurutnya, BPSDM mempunyai peran penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara baik dari tingkat daerah hingga pusat. Bahkan peran yang digenggam BPSDM itu sudah dijalani sejak zaman orde baru sebagai penyelenggara pendidikan kilat teknis dan kompetensi baik untuk tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.

"Karenanya saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan," kata Tito.

Selain itu ia juga meminta kualitas pengajarnya meski diperbarui agar sesuai dengan tuntuan perkembangan masyarakat.

"Yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," ucapnya.

Kemudian Tito menyinggung soal masih tingginya persepsi negatif masyarakat yang dilayangkan terhadap pelayanan publik pemerintahan.

Tito menuturkan persepsi negatif itu dicontohkan dengan lambannya aparat pemerintah ketika melayani kebutuhan masyarakat bahkan hingga dianggap menyulitkan masyarakat.

Baca Juga: Mendagri Tito Larang Petahana Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2020

Dengan adanya Rakornas BPSDM Kemendagri itulah Tito berharap adanya penyelenggaraan diklat guna mengubah mental. Apalagi Tito sempat menyinggung soal budaya amplop yang masih dilakukan ASN khususnya di bidang pelayanan publik.

"Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan," kata dia.