Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh warga untuk tidak bermain-main soal persediaan dan harga masker.
Pernyataan ini menyusul adanya fenomena kelangkaan masker medis di sejumlah wilayah di Indonesia, ketika dua warga dinyatakan pemerintah positif terinfeksi virus corona Covid-19.
"Saya peringatkan, jangan mempermainkan stok dan harga masker! Jangan memancing di air keruh jika tidak ingin berurusan dengan hukum!" tegas Ganjar melalui akun Twitter-nya @ganjarpranowo.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi virus corona.
"Saat ini Polda Jateng telah bergerak. Kepada masyarakat, jangan panik," tulis Ganjar di Twitter.
Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu memakai masker jika tidak mengalami gejala virus corona. Yang terpenting menurut Ganjar adalah menjaga kebersihan.
"Jika tidak mengalami gejala tertular Corona, tidak memakai masker tidak masalah. Jaga kebersihan dan kesehatan. Sekarang sebarkan cara pola hidup sehat bukan menakut-nakuti. Ok bro?" tulis Ganjar di akhir twit.
Berdasarkan pantauan Suara.com, persediaan masker di beberapa wilayah seperti di Jakarta, Bogor, Depok, dan Yogyakarta mengalami kelangkaan usai pemerintah mengumumkan dua kasus positif virus corona di Indonesia pada Senin (2/3/2020).
Di Yogyakarta misalnya, stok masker di beberapa apotek kosong. Neva, salah seorang petugas apotek di wilayah Umbulharjo, Sleman, DIY mengatakan bahwa persediaan masker di tempat mereka sempat kosong.
Baca Juga: Merebak Virus Corona, Allianz Justru Dapat Berkah
"Saat ini stoknya kosong. Kami juga biasa menjual per masker Rp 1 ribu sekarang harganya naik hingga Rp 1500-2000 per masker," ujarnya pada Selasa (3/3/2020).
Catatan Redaksi: Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang benar soal virus corona Covid-19, sila hubungi Hotline Kemenkes 021-5210411 atau kontak ke nomor 081212123119.
Berita Terkait
-
Mengenal COVID-19 'Stratus' (XFG) yang Sudah Masuk Indonesia: Gejala dan Penularan
-
Kenali Virus Corona Varian Nimbus: Penularan, Gejala, hingga Pengobatan Covid-19 Terbaru
-
Mengenal Virus Corona Varian Nimbus, Penularan Kasus Melonjak di 13 Negara
-
7 Fakta Kenaikan Kasus COVID-19 Dunia, Thailand Kembali Berlakukan Sekolah Daring
-
Pasien COVID-19 di Taiwan Capai 41.000 Orang, Varian Baru Corona Kebal Imunitas?
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum