Suara.com - Pemerintah telah selesai menyusun protokol penanganan Covid-19 atau Virus Corona. Untuk selanjutnya, sejumlah instansi pemerintah diharapkan bisa menerapkannya sesuai dengan bidangnya masing-masin.
Untuk diketahui, protokol penanganan Virus Corona tersebut dibuat menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi penanganan COVID-19.
"Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Rabu (4/3/2020).
Dengan adanya protokol penanganan Covid-19, Moeldoko berharap sejumlah kementerian dan instansi pemerintah akan menjalankannya sesuai bidangnya.
"Protokol ini harus disebar," ucapnya.
Moeldoko menyebut pelaksanaan protokol tersebut melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali.
Kemudian, langkah kedua, yakni membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.
"Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan," katanya.
Langkah ketiga, kata Moeldoko, menyusun protokol komunikasi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).
Baca Juga: Kemenkes: Pasien Corona Covid-19 Asal Depok Alami Tekanan Psikologis
"Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya."
Selain itu, Moeldoko mengemukakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.
"Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota," katanya.
Untuk diketahui, sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Hal tersebut membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan pemerintah.
Berita Terkait
-
Kemenkes: Pasien Corona Covid-19 Asal Depok Alami Tekanan Psikologis
-
Pemerintah Berencana Permudah Keran Impor, Airlangga Enggak Takut Defisit
-
Ditahan, 1 WNI Diamond Princess Tak Dibawa ke Pulau Sebaru Gegara Batuk
-
5 WNI Berada di Zona Merah Virus Corona Covid-19 Italia
-
Dua Warga Terinfeksi Covid-19, Sekda Usulkan Kota Depok KLB Virus Corona
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu