Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut tidak ada salahnya jika pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan opsi "lockdown" sebagai alternatif terakhir untuk memutus penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal ini menyusul perkembangan penyebaran COVID-19 yang massif di ibu kota.
"Dengan peningkatan jumlah kasus yang terkena COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa pusat penyebaran terbesar atau episentrum virus tersebut di Indonesia adanya di DKI Jakarta," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Hal itu dikatakan Masinton terkait data pemerintah per-tanggal 25 Maret 2020, jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 790 orang dan 58 orang meninggal dunia serta 31 sembuh.
Kemudian jumlah terbesar pasien positif COVID-19 ada di DKI Jakarta dengan jumlah 463 orang, sembuh 23 orang dan meninggal 31 orang. Rasio kematian di DKI Jakarta akibat wabah virus corona sebesar 6,7 persen atau sebanyak 31 orang dan yang sembuh dari total 463 kasus itu sebanyak 23 orang, atau 4,9 persen.
Masinton menjelaskan, melihat perkembangan situasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta harus duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah konkret guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.
"Melihat penerapan opsi 'lockdown' di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut dia, meskipun "lockdown" bukan cara tunggal dalam melawan pandemi COVID-19, namun untuk saat ini opsi tersebut masih merupakan pilihan efektif yang dilakukan berbagai negara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.
Masinton mencontohkan negara tetangga Malaysia telah mengumumkan perpanjangan masa "lockdown" hingga 14 April 2020 setelah mencatatkan kasus infeksi COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu mencapai 1.796 kasus.
"Jangan ada egoisme kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama," katanya.
Baca Juga: Wabah Corona, Satu Warga Kebumen Meninggal, Tiga Warga Purbalingga Positif
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta harus menyingkirkan egoisme, lalu bangun sinergitas dan solidaritas antar pemerintahan pusat dan daerah.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala pemerintahan daerah di Ibukota harus mau mendengarkan dan melaksanakan arahan pemerintah pusat, sebaliknya pemerintah pusat harus aspiratif dan akomodatif mendengarkan aspirasi pemerintah daerah.
"Kita belum terlambat, asal kita mau mempersiapkannya secara profesional," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Sepekan Tanggap Darurat Corona, Driver Taksi Online Sepi Penumpang
-
3 Jurus Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat Saat Pandemi Corona
-
Ungkap Skenario Terburuk, Pangdam Jaya: Ada 8 Ribu Warga Positif di Jakarta
-
Bagi Pedro, Bicara Kontrak Tak Lagi Penting di Tengah Pandemi Corona
-
Terima 1.000 Alat, Pemkab Bekasi Gelar Rapid Tes Corona dari Rumah ke Rumah
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
Terkini
-
Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Korupsi Digitalisasi Pendidikan Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka
-
Apresiasi Mendagri Tito untuk Mal Pelayanan Publik Kota Makassar: Ada Gerai PBG dan BPHTB
-
Pendidikan Zita Anjani, Stafsus Presiden Batalkan Ngisi Seminar di Unpad Tapi Malah Ngegym
-
Usut Kuota Khusus hingga Haji Furoda, KPK Sebut Kapusdatin BPH Saksi Penting, Apa Alasannya?
-
Kunjungi Sekolah Rakyat, Prabowo Nostalgia Zaman Akmil: Saya Dulu Satu Kamar 60 Orang
-
Kakak Hary Tanoe Melawan usai Tersangka, Ini Alasan KPK Santai Digugat Rudy Tanoesoedibjo
-
Soroti Public Speaking Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Mahfud MD Geleng-Geleng Kepala: Keliru Tuh!
-
KPK Tetapkan Status Rudy Tanoesoedibjo sebagai Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos
-
Aksi Sadis Cucu Pemilik Kios Pecel Lele di Bogor, Nenek dan Pamannya Dibakar Hidup-hidup!
-
Mahfud MD Bongkar Alasan Sri Mulyani Nyaris Mundur: Kecewa Rumah Dijarah, Negara Tak Lindungi