Darurat Sipil, Presiden Dinilai Tak Berpijak Pada UU

Suara.com - Pemerintah akan memutuskan penerapan pembatasan sosial dalam skala besar dengan disertai pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keputusan ini diambil untuk menekan angka penyebaran Covid-19 atau Virus Corona yang makin meningkat dan masif.

Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggunakan dasar hukum yang digunakan untuk meminimalisasi bias tafsir dan penggunaan kewenangan yang lebih tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini didasarkan pada isu Covid-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit.

Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan untuk menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu.

"Harus diakui, sejak awal pemerintah alpa mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana," kata Wahyudi dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Senin (30/3/2020).

Dia mengatakan sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional, seperti diatur Pasal 51 ayat 2.

Oleh karena itu, Jokowi hendaknya segera mengeluarkan keputusan presiden (Kerpres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.

"Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas," ujarnya.

Peneliti Imparsial Anton Aliabas menambahkan, ketiadaan pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana Covid-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Kodal ini harus langsung dipimpin Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pernyataan Jokowi Soal Darurat Sipil Dianggap Tak Tepat Atasi Corona

Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, Koalisi mendesak pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina kesehatan.

"Koalisi menilai pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil," kata Anton.

Menurut dia, optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerepkan keadaan darurat militer dan darurat sipil.

Selain itu, pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Keppres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat.

"Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan," katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini terdiri dari ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, dan LBH Masyarakat. Kemudian LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia dan KontraS.