Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief meminta agar Presiden Jokowi menjelaskan mengenai kebijakan Darurat Sipil yang disebut akan diterapkan untuk menangani virus corona.
Menurutnya, langkah Presiden Jokowi dengan merencanakan penetapan Darurat Sipil ini adalah kebijakan yang cukup futuristik.
"Soal Darurat Sipil saya kira cukup futuristik, ya," kata Andi dalam video yang ia unggah melalui Twitter pada Selasa (31/3/2020).
Ia menjelaskan bahwa Darurat Sipil bisa diterapkan apabila pemerintahan sudah harus dipulihkan.
"Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah harus dipulihkan? Apakah tidak bekerja pemerintahan yang dipimpin pak Jokowi sekarang? Apakah memang menteri-menteri tidak bisa berkoordinasi? Presiden tak bisa bertemu Wakil Presiden dan sebaliknya? Panglima TNI tak bisa bertemu? Saya kira Pak Jokowi harus menjelaskan Darurat Sipil ini," imbuh Andi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan perlu menerapkan kebijakan darurat sipil guna menangani pandemi covid-19 di Indonesia.
"Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar physical distancing dilakukan dengan lebih tegas lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Tadi sudah saya sampaikan, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi di Istana negara dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19 (30/3/2020).
Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman kemudian menuliskan penjelasan dari pernyataan Jokowi mengenai kebijakan darurat sipil tersebut.
"Presiden Jokowi menetapkan tahapan baru melawan covid-19 yaitu: pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).
Baca Juga: Amerika Mulai Teliti Klorokuin Sebagai Obat Pencegah Corona Covid-19
Namun, Andi Arief meminta agar Presiden Jokowi menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut secara langsung, bukan melalui juru bicara yang tidak dinilainya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan.
"Pak Jokowi harus bicara hari ini, dan bukan Fadjroel. Saya kira Fadjroel bukan dalam sumpahnya untuk menjelaskan darurat sipil ini," kata Andi memungkasi.
Berita Terkait
-
Tolak Darurat Sipil, DPR: Mestinya Karantina Wilayah Berbasis Undang-undang
-
Episentrum Corona Bergeser, Jokowi: Perketat Lalu Lintas WNA ke Indonesia
-
Tagar #TolakDaruratSipil Jadi Trending Topic, Kebijakan Jokowi Panen Protes
-
Jokowi Rencanakan Darurat Sipil, Warganet: Mangkir dari Kewajiban
-
Doni Monardo Jelaskan Dasar Presiden Jokowi Akan Terbitkan Perppu Corona
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Riset Soroti Dampak Krisis Iklim terhadap Ketahanan Pangan di NTT dan Flores
-
Viral Pria di Depok Halangi dan Tendang Ambulans Hingga Penyok, Kini Berakhir Diciduk Polisi
-
Fakta Baru 11 Bayi di Sleman: Mayoritas Lahir di Luar Nikah
-
Nadiem Makarim Akan Jalani Operasi Saat Sidang Kasus Chromebook
-
Vladimir Putin Isyaratkan Perang Ukraina Segera Berakhir
-
11 Bayi Ditemukan Dirawat di Satu Rumah di Sleman, Polisi Selidiki Dugaan Penitipan Ilegal
-
Front Anti Militerisme Gelar Aksi di Kementerian HAM, Soroti Konflik dan Kekerasan di Papua
-
Kasus Lupus di Jakarta Terus Naik, DKI Fokus Skrining Perempuan Usia 18 Tahun
-
Waka Komisi X DPR Desak Hapus Kastanisasi Guru, Minta Seluruh Honorer Diangkat Jadi PNS
-
Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal