Suara.com - Belum lama ini beredar kabar di media sosial yang menyebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) adalah anak dari orang tua yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Salah seorang pengguna Facebook bernama Aby Arjuna Jaka menulis bahwa Presiden Jokowi bukan anak kandung Sudjiatmi melainkan anak kandung Sulami, perempuan yang diduga mantan anggota Gerwani, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI.
"Seburuk buruknya manusia adalah anak yang mendurhakai ibu kandungnya. Dan pemimpin yang paling terburuk dari yang paling terburuk adalah Presiden Jokowi karena Jokowi memiliki sifat munafik, keji, zolim, menyamar jadi orang Islam dan mendurhakai kedua orang tua kandungnya yang bernama Widjiatno dan Sulami," tulis Aby Arjuna Jaka.
Namun, apakah tuduhan tersebut benar?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com pada Selasa (31/3/2020), diperoleh sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa tidak benar jika Jokowi adalah keturunan keluarga PKI. Pasalnya, unggahan tersebut merupakan hasil olahan dari berbagai sumber yang dipelintir.
Nama Sulami yang dimaksud oleh Aby Arjuna Jaka sempat viral pada April 2019. Saat itu seorang pengguna Facebook bernama Hendi Subandi melampirkan sebuah foto perempuan tua yang diduga Sulami, sedang berdiri di samping Jokowi.
Ia menyebut perempuan itu sebagai anggota Gerwani sekaligus ibu kandung Jokowi. Pria itu kemudian mengaku mendapatkan informasi tersebut dari buku berjudul Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri Mulyono.
Sementara faktanya, Bambang, penulis buku tersebut tak dapat membuktikan kesahihan informasi. Hampir seluruh informasi yang ada di dalam buku Jokowi Undercover adalah klaim atau opini pribadi karena ia tak dapat menunjukkan bukti legal.
Baca Juga: Komisi VIII Bantu Pemerintah Berantas Covid-19
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas maka bisa dipastikan bahwa unggahan milik Aby Arjuna Jaka yang menuduh Presiden Jokowi sebagai keturunan PKI adalah kabar hoaks. Unggahan tersebut diolah dari sumber yang terbukti salah lalu menarasikan ulang sehingga menghasilkan informasi yang menyesatkan.
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu