Suara.com - Belum lama ini beredar kabar di media sosial yang menyebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) adalah anak dari orang tua yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Salah seorang pengguna Facebook bernama Aby Arjuna Jaka menulis bahwa Presiden Jokowi bukan anak kandung Sudjiatmi melainkan anak kandung Sulami, perempuan yang diduga mantan anggota Gerwani, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI.
"Seburuk buruknya manusia adalah anak yang mendurhakai ibu kandungnya. Dan pemimpin yang paling terburuk dari yang paling terburuk adalah Presiden Jokowi karena Jokowi memiliki sifat munafik, keji, zolim, menyamar jadi orang Islam dan mendurhakai kedua orang tua kandungnya yang bernama Widjiatno dan Sulami," tulis Aby Arjuna Jaka.
Namun, apakah tuduhan tersebut benar?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com pada Selasa (31/3/2020), diperoleh sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa tidak benar jika Jokowi adalah keturunan keluarga PKI. Pasalnya, unggahan tersebut merupakan hasil olahan dari berbagai sumber yang dipelintir.
Nama Sulami yang dimaksud oleh Aby Arjuna Jaka sempat viral pada April 2019. Saat itu seorang pengguna Facebook bernama Hendi Subandi melampirkan sebuah foto perempuan tua yang diduga Sulami, sedang berdiri di samping Jokowi.
Ia menyebut perempuan itu sebagai anggota Gerwani sekaligus ibu kandung Jokowi. Pria itu kemudian mengaku mendapatkan informasi tersebut dari buku berjudul Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri Mulyono.
Sementara faktanya, Bambang, penulis buku tersebut tak dapat membuktikan kesahihan informasi. Hampir seluruh informasi yang ada di dalam buku Jokowi Undercover adalah klaim atau opini pribadi karena ia tak dapat menunjukkan bukti legal.
Baca Juga: Komisi VIII Bantu Pemerintah Berantas Covid-19
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas maka bisa dipastikan bahwa unggahan milik Aby Arjuna Jaka yang menuduh Presiden Jokowi sebagai keturunan PKI adalah kabar hoaks. Unggahan tersebut diolah dari sumber yang terbukti salah lalu menarasikan ulang sehingga menghasilkan informasi yang menyesatkan.
Berita Terkait
-
Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Reshuffle Kabinet Terkini, Kenapa Prabowo Pilih Senin Wage dan Tinggalkan Tradisi Rabu Pon Jokowi?
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi