Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan program keselamatan seperti program kartu pekerja. Program tersebut, kata Jokowi, mengombinasikan bantuan sosial (bansos) dan pelatihan kepada pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.
"Polri akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan," ujar Jokowi melalui video konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut target sasaran yang diberikan yakni 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kenek. Mereka akan diberikan insentif senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan.
"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ucap Jokowi.
Untuk diketahui, pemerintah juga bakal mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam paket sembako dan BLT Cegah warga Mudik. Pemerintah mengalokasikan bansos tersebut senilai Rp 600 ribu kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak wabah Virus Corona di wilayah Jabodetabek.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk di DKI Jakarta, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk paket sembako sebesar Rp 2,2 Triliun kepada 2,6 juta atau 1,2 juta kepala keluarga selama tiga bulan.
"Bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 Triliun," ujar Jokowi.
Kemudian untuk wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 Triliun untuk paket sembako senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan kepada 1,6 Juta jiwa.
"Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, dengan anggaran Rp 1 triliun," kata dia.
Baca Juga: Kemenpan RB Terbitkan Edaran Larang ASN Ambil Cuti Selama Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Warga yang Tak Dapat PKH Bakal Diberikan BLT Rp 600 Ribu/Bulan Selama Covid
-
Dampak Covid-19, Rp 24 Triliun Dana Desa Dialihkan untuk Bansos
-
Bansos dari Kemensos Bakal Disalurkan Setiap Bulan dan Naik 25 Persen
-
Tak Bisa Cari Penumpang karena PSBB, Ojol Minta BLT Rp 100 Ribu Tiap Hari
-
3,7 Juta Warga Jabodetabek Terdampak Corona akan Dapat Bansos
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting