Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar produksi alat kesehatan untuk penanganan virus corona atau Covid-19 dalam negeri untuk dioptimalkan. Misalnya, produksi Alat Pelindung Diri (APD) dan ventilator.
Untuk itu, Jokowi meminta agar proses perizinan bagi produsen alat tersebut berjalan lancar. Dia meminta kementerian terkait untuk tidak menghambat proses perizinan karena alasan standarisasi.
"Betul-betul relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat, semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya, baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (15/4/2020).
Jokowi mengakui, standarisasi terhadap produksi APD dalam negeri menjadi hal yang penting. Namun, ihwal proses perizinan jangan sampai dipersulit agar proses produksi berjalan mulus.
"Menjadi kewajiban kami untuk memperbaiki agar standar itu terpenuhi tetapi jangan dipersulit, tolong ini dengarkan betul keluhan-keluhan yang ada di bawah sehingga tidak ada lagi yang namanya proses perizinan ini menghambat produksi yang ada," sambungnya.
Selanjutnya, Kepala Negara turut meminta agar ketersediaan baham baku dapat dipenuhi. Untuk bahan baku yang diekspor dari luar negeri, dia meminta Kementerian Perdagangan serta Bea Cukai agar memberi relaksasi.
"Untuk yang masih berkaitan dengan impor bahan baku betul-betul terutama ini di Bea Cukai, terutama itu Kemendag ada relaksasi yang betul-betul dilakukan sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi betul-betul ada dan membantu mereka," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar intensif fiskal diarahkan bagi industri UMKM yang memproduksi alat-alat kesehatan.
"Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini," imbuhnya.
Baca Juga: Banyak Negara Rebutan Alkes, Jokowi Minta APD Dalam Negeri Tak Diekspor
Berita Terkait
-
Patut Dicontoh! Warga Malam-malam Ikut Gali Kuburan Jenazah PDP Corona
-
Sesali Sikap Luhut, DPR: Seakan Tak Berempati kepada Korban Corona
-
Banyak Negara Rebutan Alkes, Jokowi Minta APD Dalam Negeri Tak Diekspor
-
Isi Bansos Corona dari Anies 2 Kaleng Sarden Kecil dan 2 Bungkus Biskuit
-
Terus Bertambah, RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kini Rawat 561 Pasien
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung