Suara.com - Komisi IX DPR RI menyayangkan pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut jumlah pasien Covid-19 meninggal di Indonesia masih kecil dibanding jumlah yang ada di Amerika Serikat.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotoan banyak pihak, termasuk anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai Luhut terkesan tak memiiki empati dan simpati kepada warga yang anggota keluarganya meninggal karena Corona.
"Pernyataan itu seakan tidak menyisakan empati dan simpati kepada keluarga korban. Belum lagi, ada puluhan dokter dan tenaga medis yang juga meninggal. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).
Saleh berujar, ada beberapa alasan mengapa pernyataan Luhut itu tidak layak disampaikan. Sebab, menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berfokus untuk bekerja dengan cepat dan tepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ketimbang memperbanyak narasi.
Apalagi narasi yang dibangun justru dapat menghilangkan simpati publik atau bahkan menyinggung dan melukai sebagian orang seperti pada kasus pernyataan Luhut.
“Pejabat negara harusnya hemat bicara. Karena jika ada yang tidak tepat, sulit untuk meluruskannya," ujar Saleh.
Bandingkan dengan Amerika
Sebelumnya, Luhut menyebutkan bahwa jumlah yang meninggal di Indonesia karena virus corona (Covid-19) lebih kecil dibandingkan dengan kasus serupa di Amerika.
Hal tersebut disampaikan Luhut ketika merespons pertanyaan soal penutupan operasional kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/42020) malam.
Baca Juga: Terus Bertambah, RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kini Rawat 561 Pasien
Arus penumpang KRL sendiri masih membeludak meskipun diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. Oleh sebab itu muncul gagasan agar operasional KRL dihentikan sementara,
“Pak Anies [Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan], [menyoal] kenapa banyak orang ke Jakarta. Soal tutup KRL kita lihat. Kalau tidak bisa travelling [naik KRL] ya jangan sampai juga. Jadi ada yg disetujui Menkes ada yang tidak,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, tidak menutup kemungkinan pembatasan atau penyetopan operasional KRL dilakukan. Namun, sambungnya, sebelum melakukan langkah itu akan dilakukan survei terlebih dulu apakah sebaran virus corona ada peningkatan apa penurunan.
Dia menjelaskan jumlah data yang meninggal dan sembuh akan menentukan kebijakan pemerintah pekan depan. Dia sendiri menilai bahwa jumlah kasus kematian akibat Covid-19 terbilang kecil dibandingkan dengan Amerika.
“Maaf, jumlah yang meninggal enggak sampai 500, padahal penduduk 270 juta, dan yang terinfeksi 4.000 lebih. Di AS, yang meninggal 22.000. Okelah kita mungkin kurang testing kit-nya. Sekarang pengkajian ini banyak uncertainty di tiap negara pun enggak ngerti. Kita harus cermat dan tidak grusa grusu,” jelasnya.
Luhut membantah bahwa pemerintah lambat dalam mengantisipasi virus corona, misalkan dengan melakukan karantina wilayah.
Tag
Berita Terkait
-
Banyak Negara Rebutan Alkes, Jokowi Minta APD Dalam Negeri Tak Diekspor
-
Isi Bansos Corona dari Anies 2 Kaleng Sarden Kecil dan 2 Bungkus Biskuit
-
Terus Bertambah, RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kini Rawat 561 Pasien
-
Pilih Keluyuran dan Remehkan Virus Corona, Wawancara Warga Ini Dikecam
-
Dibubarkan Polisi saat Wabah Corona, Dada Edo Ditendang dan Pelipis Dijotos
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO