Suara.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah dan pihak terkait tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah masa pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu menyusul keikutsertaan startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.
Diketahui salah satu pendiri Ruangguru ialah Adamas Syah Belva Devara yang merupakan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Sehingga penunjukan Ruangguru sebagai penyedia pelatihan online program tersebut berpotensi ada konflik kepentingan.
"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek. Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari-hari," kata anggota Komisi IX Kurniasih Mufida kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).
Mufida berujar, justru saat pandemi seperti ini seharusnya pemerintah dan stakeholder terkait hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, bukan malah melakukan hal sebaliknya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi.
"Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujar Mufida.
Mufida menilai, pengelolaan program Kartu Prakerja merupakan amanah yang harus disampaikam secara tepat kepada masyarakat, terutama untuk membantu mereka yang terdampak ekonominya akibat Covid-19. Karena itu, ia meminta dalam pengelolaannya pemerintah harus transparan serta adil dan bertanggung jawab.
"Karena kami berpesan, dalam pengelolaan program Kartu Prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja. Jutaan pekerja terdampak pandemi sedang menanti-nanti manfaat kartu. Jangan berikan PHP kepada mereka yang sedang kesusahan," tutur Mufida.
"Semoga hati nurani masih menjadi hadir dalam pengelolaan Kartu Prakerja untuk yang berhak mendapatakannya," tandas Mufida.
Baca Juga: Dampak Virus Corona, Aplikasi Ruangguru Jadi Terpopuler di Play Store
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Percepat Pencairan Bansos untuk Covid-19
-
Pemerintah Didesak Pecat Stafsus, Jika Ada yang Terbukti Korupsi
-
Dituding Ada Kepentingan di Kartu Prakerja, Stafsus Jokowi Siap Mundur
-
Baru 4 Hari Dibuka Pendaftaran, 4 Juta Orang Serbu Program Kartu Prakerja
-
Cara Daftar Kartu Prakerja di Jawa Timur
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat