Suara.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah dan pihak terkait tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah masa pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu menyusul keikutsertaan startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.
Diketahui salah satu pendiri Ruangguru ialah Adamas Syah Belva Devara yang merupakan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Sehingga penunjukan Ruangguru sebagai penyedia pelatihan online program tersebut berpotensi ada konflik kepentingan.
"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek. Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari-hari," kata anggota Komisi IX Kurniasih Mufida kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).
Mufida berujar, justru saat pandemi seperti ini seharusnya pemerintah dan stakeholder terkait hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, bukan malah melakukan hal sebaliknya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi.
"Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujar Mufida.
Mufida menilai, pengelolaan program Kartu Prakerja merupakan amanah yang harus disampaikam secara tepat kepada masyarakat, terutama untuk membantu mereka yang terdampak ekonominya akibat Covid-19. Karena itu, ia meminta dalam pengelolaannya pemerintah harus transparan serta adil dan bertanggung jawab.
"Karena kami berpesan, dalam pengelolaan program Kartu Prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja. Jutaan pekerja terdampak pandemi sedang menanti-nanti manfaat kartu. Jangan berikan PHP kepada mereka yang sedang kesusahan," tutur Mufida.
"Semoga hati nurani masih menjadi hadir dalam pengelolaan Kartu Prakerja untuk yang berhak mendapatakannya," tandas Mufida.
Baca Juga: Dampak Virus Corona, Aplikasi Ruangguru Jadi Terpopuler di Play Store
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Percepat Pencairan Bansos untuk Covid-19
-
Pemerintah Didesak Pecat Stafsus, Jika Ada yang Terbukti Korupsi
-
Dituding Ada Kepentingan di Kartu Prakerja, Stafsus Jokowi Siap Mundur
-
Baru 4 Hari Dibuka Pendaftaran, 4 Juta Orang Serbu Program Kartu Prakerja
-
Cara Daftar Kartu Prakerja di Jawa Timur
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi