Dewas Pecat Helmy Yahya Diancam: Leher Mau Dipatahkan hingga Teror Buaya

Suara.com - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat mengungkapkan maraknya provokasi dan persekusi yang dilakukan pihak internal mereka, yakni karyawan dalam menanggapi pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama.

Diketahui, menyusul Helmy, Dewas juga menonaktifkan tiga direktur lainnya.

Arief menyampaikan provokasi dan ancaman yang ditujukan kepada Dewas itu disampaikan secara frontal melalui media sosial. Provokasi dan ancaman itu ia kumpulkan menjadi bahan presentasi yang kemudian dipaparkan saat rapat virtual dengan Komisi I DPR.

"Ini adalah contoh persekusi yang ada tentang di pojok kanan ada tulisan batang lehernya minta dipatahkan, kemudian ada foto bahwa sepertinya mau siap tempur, ada juga komentar dibuang saja di sarang buaya, tunggu diserbu dan sebagainya yang kami sangat prihatin ancaman dengan bentrok fisik adalah sangat memprihantinkan situasi di TVRI. Saya rasa di lembaga negara yang lain hampir tidak ada seperti ini," kata Arief, Kamis (16/4/2020).

Kalimat bernada ancaman, kata Arief juga ditemukan di WhatsApp grup (WAG) yang beranggotakan para karyawan LPP TVRI.

Ia menceritakan dalam WAG tersebut juga didapatkan sejumlah senjata tajam dan kalimat saling mengamcam antarkaryawan.

"Kami prihatin punya tanggung jawab kepada DPR dan kepada semua stakeholder bahwa harus aman dan terkendali sehingga konflik fisik ini sudah mengarah ancam-mengancam dan pertentangan internal dan sudah mengarah kepada kriminal di mana ada senjata tajam ada. Jangan lupa bawa badik misalnya itu adalah pernyataan yang secara ITE sebagainya sangat memprihatinkan," ujar Arief.

Bahkan dibeberapa bukti yang ia temukan, ada dugaan bahwa direksi juga ikut campur dalam konflik maupun provokasi di internal TVRI buntut dari pemecatan Helmy Yahya.

"Kemudian selanjutnya dua gambar ini hanya menyampaikan bahwa direksi juga ikut dalam hal ini di mana kadang-kadang ikut menyemangati, ikut ada provokasi dan juga ada aktif di komite penyelamat. Sehingga ini adalah bagian yang kita melihat tidak semestinya diambil langkah oleh direksi yang masih menjabat di dalam sebuah lembaga negara. Kalau sudah tidak menjabat silakan saja," tutur Arief.

Baca Juga: Tips Lebih Produktif Bekerja dari Rumah dengan WhatsApp

Sebelumnya, Arief Hidayat menceritakan ihwal buntut dari pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama LPP TVRI. Ia mengungkapkan pasca pemberhentian Helmy, pihak direksi justru meminta Dewas untuk lengser.

Arief berujar, selain diminta lengser, Dewas juga diminta dapat mengembalikan Helmy Yahya ke jabatannya sebagai Dirut. Hal itu disampaikan Arief saat menjelaskan kronologis penonaktifkan tiga direktur yang dianggap tidak patuh saat rapat virtual dengan Komisi I DPR.

"Kami juga cukup kecewa bahwa tiga direksi selalu ketika bertemu kami menyatakan bersedia dan meminta untuk diberhentikan oleh Dewas, kemudian menyatakan berbeda pendapat dan tidak mau patuh dan mereka meminta harus Dewas lengser dan mengembalikan dirut kepada Pak Helmi Yahya," ujar Arief, Kamis (16/4/2020).

Sementara itu diketahui, Helmy Yahya menggugat Dewan Pengawas TVRI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (15/4/2020). Gugatan itu adalah buntut pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Utama TVRI oleh Dewas TVRI.

Helmy sendiri telah membenarkan mengajukan gugatan tersebut.

"Iya benar (mengajukan gugatan)," kata Helmy kepada Suara.com, Kamis (16/4/2020).

Dilansir dari situs resmi PTUN Jakarta, gugatan Helmy terdaftar dengan Nomor Pekara 79/G/2020/PTUN.JKT. Helmy menjadi penggugat dengan tergugat Dewas TVRI. Ia menggandeng Eri Hertiawan sebagai kuasa hukumnya.

Dalam situs tersebut dijelaskan salah satu gugatannya yakni membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 16 Januari 2020 perihal Pemberhentian Saudara Helmy Yahya Sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022 dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, gugatan lainnya yakni memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 16 Januari 2020 perihal Pemberhentian Saudara Helmy Yahya Sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022.