Suara.com - Pemerintah kekinian tengah berupaya melakukan mitigasi pada sektor riil -- keadaan nyata yang secara langsung bersinggungan dengan pasar -- akibat dampak Covid-19. Pasalnya, sektor tersebut paling terdampak, bahkan hingga segmen sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perlu adanya penyelamatan berkenaan dengan situasi semacam itu. Dia menyebut perlu adanya stimulus ekonomi bagi sektor-sektor terdampak.
Kepala Negara berharap, sektor riil mampu bertahan karena banyak terdapat tenaga kerja di dalamnya. Sebab, dia tidak ingin jika Pemberhentian Hak Kerja (PHK) menjadi hantu bagi pekerja dalam kondisi semacam ini.
"Oleh sebab itu, perlu penyelamatan, perlu stimulus ekonomi yang menyentuh sektor yang paling terdampak. Karena sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan diharapkan mampu bertahan dan tidak melakukan PHK," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (22/4/2020).
Jokowi meminta pada jajarannya untuk melakukan asesmen terhadap sektor riil yang terdampak Covid-19. Menurutnya, perlu ada pemilahan secara detil ihwal klasifikasi dampak terhadap sektor tersebut.
"Tolong dipisah-pisahkan, dipilah-pilahkan secara detil sektor apa yang paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang," ungkapnya.
Selain usaha kecil dan menengah, kata Jokowi, sektor yang perlu mendapat perhatian adalah usaha mikro. Sejurus dengan hal tersebut, dia juga meminta agar sektor-sektor informal juga diperhatikan lantaran menampung banyak tenaga kerja di dalamnya.
"Saya kira tiga ini menjadi sangat penting. Usaha mikro, usaha kecil, sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini. Tetapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan sektor-sektor informal. Karena ini banyak juga menampung tenaga kerja," jelas Jokowi.
Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar skema program yang disiapkan benar-benar terbuka. Artinya, harus transparan dan terukur dalam memberikan stimulus ekonomi bagi sektor terdampak.
Baca Juga: Habis Tebas Tangan Pak Haji, Komplotan Begal Sadis Sebar Duit di Jalanan
"Skemanya betul-betul terbuka, transparan, dan terukur. Sektor apa mendapatkan stimulus apa, dan bisa bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa dan semua dihitung. Saya minta diverivikasi secara detil, dievaluasi secara berkala sehingga efektivitas ekonomi betul-betul bisa dirasakan sektor riil," tutupnya.
Berita Terkait
-
Buruh Mau Demo, DPR: Pemerintah Harus Kaji Ulang RUU Cipta Kerja
-
Keluyuran saat Corona, Bule Kere Digerebek Asyik Indehoi di Rumah Janda
-
Peneliti: Virus Corona Serang Lapisan Pembuluh Darah di Seluruh Tubuh
-
Jadi Sumber Nutrisi Alternatif, Tikus Bambu Bisa Tularkan Virus Corona?
-
Terisolasi di Antartika, Koki Ini Beruntung Terhindar dari Virus Corona
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?