Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyindir Belva Devara yang mundur dari jabatan staf khusus (stafsus) presiden, Selasa (21/4/2020) kemarin.
Ia mempertanyakan sikap Belva yang masih menjalankan salah satu proyek Kartu Prakerja yang dilimpahkan kepada Ruangguru.
"Mundur terus proyek jalan terus, apa yang Anda mau ajarkan?" tulis Yunarto via akun Twitter-nya @yunartowijaya.
Pria berusia 38 tahun itu menuding Belva menyepelekan pekerjaannya sebagai stasfus presiden dan lebih memilih proyek besar yang telah berhasil diperoleh Ruangguru.
"Proyek besar jauh lebih penting dari tugas negara? Atau memang selama ini Anda anggap posisi stafsus ini kerja sambilan?" kata @yunartowijaya.
Pertanyaan yang terlontar via media sosial itu sontak mengundang reaksi dari warganet. Sebagian warganet justru kontra dengan sikap Yunarto dan mendukung Belva Devara, salah satunya seperti diungkapkan oleh @BudiTyas.
"Kalau proyek, yang harus ditekan ya pemerintah. Kalau Ruangguru disuruh cabut lantas diganti platform aba-abal punya kroni, ya malah tambah ambyar," katanya.
Komentar tersebut dibalas dan diamini oleh @marissazefanya.
"Setuju, lagian Ruangguru selama ini bagus-bagus aja kok. Sebenarnya yang namanya enggak suka ya enggak suka aja. Belva aja sekarang yang maju kena mundur kena," tulisnya.
Baca Juga: Arie Kriting Pacari Indah Permatasari Tanpa PDKT
Namun ada pula yang mendukung sikap Yunarto.
"Kalo mundur, proyek juga mundur, itu gue demen, tapi kalau proyek nggak ikut batal, haiyah, dia orang cuma cari proyek aja rupanya," tulis warganet.
Adamas Belva Syah Devara mengundurkan diri dari jabatan stafsus Presiden Jokowi usai diterpa skandal keterkaitan Ruangguru dengan proyek Kartu Prakerja.
Ia dikritik oleh banyak pihak karena perusahaan yang ia dirikan menerima proyek dengan kucuran dana triliunan dari pemerintah.
Mundur dari Stafsus Jokowi, Belva: Saya Tak Mau Polemik soal Kartu Prakerja
CEO Ruangguru Adhamas Belva Syah Devara mengumumkan pengunduran diri sebagai Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Selasa (21/4/2020).
Berita Terkait
-
Demokrat Diduga Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dendam Lama Bersemi Kembali?
-
Jokowi Dinilai Terlalu 'Pede': Dulu Banyak Partai Melamar, Kini Cuma Tersedia PSI
-
Analis Ungkap Skenario 'Perang Dingin' Prabowo vs Jokowi di 2029, Nasib Gibran Jadi Kunci
-
Jokowi Mulai Ditinggal? Pengamat Bongkar Sifat Asli Elit, Sebut Magnet Kuasa Pindah Cepat ke Prabowo
-
Analis Ungkap Alasan Jokowi Pilih PSI: Tak Punya Opsi Lain dan Demi Jaga Pengaruh di Era Prabowo?
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK