Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli menyebut pejabat negara adalah sosok yang paling doyan membantah sesuatu yang sudah terbukti benar.
"Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar," ujarnya ketika diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di Tv One, Selasa (21/4/2020).
Tudingan tersebut merujuk pada kasus virus corona yang saat awal-awal masuk ke Indonesia banyak dibantah oleh para pejabat negara.
Mantan Menko Kemaritiman itu menyayangkan periode 2,5 bulan dari Januari hingga pertengahan Maret, dimana kasus corona masih dibantah keberadaannya oleh pemerintah.
"Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga karena kita sibuk bantah-bantahan," katanya.
Padahal periode itu adalah saat-saat terbaik untuk mencegah virus corona masuk. Namun, justru banyak disinformasi yang menyebar di masyarakat kala itu.
"Pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, ini masalah serius. Tapi 2,5 bulan yang terjadi itu disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona," katanya.
Rizal juga mengkritisi langkah pemerintah saat awal corona masuk, dimana mereka tidak segera menutup destinasi pariwisata tapi malah membuka akses yang lebar bagi para turis.
"Nah, pada waktu mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus turis, arus pekerja dari China malah mengizinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian milyar untuk membantu meningkatkan turisme," ujarnya.
Baca Juga: Larangan Mudik Berlaku 24 April, Pemudik: Kami Tetap Jalan Tanggal 23
ILC kembali mengadakan diskusi dengan tema "Setelah Corona, Krisis Mengancam?" pada Selasa (21/4/2020) malam. Selain Rizal Ramli, salah satu panelis yang turut diundang adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Berita Terkait
-
DPR Siap Revisi UU Pensiun Pejabat Negara Usai Putusan MK, Ditargetkan Rampung 2 Tahun
-
Meski Dompet Pas-pasan, 85,1 Persen Warga RI Tetap Nekat Mudik
-
Sinyal Gaji Pejabat dan DPR Bakal Dipotong, Prabowo Siapkan Strategi Hadapi Krisis Global
-
Ray Rangkuti Kritik Standar Etika Pejabat: Jalur Pintas hingga DPR Jadi 'Dewan Perwakilan Partai'
-
Survei BI: Indeksi Keyakinan Konsumen Meningkat, Prospek Ekonomi Cerah?
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan