Suara.com - Pemerintah daerah (pemda) dinilai lebih sigap dibandingkan pemerintah pusat dalam penanganan Virus Corona atau Covid-19. Hal tersebut disampaikan Lembaga KedaiKOPI berdasarkan survei opini publik yang dilakukan di wilayah Jabotabek.
Dalam survei tersebut, sebanyak 405 responden dilibatkan dengan cara memilih skor 1 sampai 10.
Pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut, yakni seberapa sigap menurut responden tindakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Skor yang diberikan 1 untuk jawaban sangat tidak singkat dan 10 untuk jawaban sangat sigap.
"Ternyata rata-rata nilai untuk pemerintah pusat itu 7,37 dan rata-rata nilai untuk Pemda 7,73," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo dalam sebuah diskusi melalui telekonferensi pada Rabu (22/4/2020).
Kunto menilai, pemerintah pusat bisa mendapatkan skor yang tinggi itu karena dua hal. Pertama, dikarenakan pemerintah pusat memberikan izin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk sejumlah daerah pada 10 April 2020. Kedua, pemerintah juga menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada 14 April.
Kemudian kesigapan pemerintah daerah berdasarkan wilayah juga terlihat dari tiga provinsi yang menjalankan PSBB.
Untuk DKI Jakarta, misalnya, rata-rata pemerintah daerah dianggap sigap dengan skor 8,75. Sedangkan, Pemprov Jawa Barat dianggap sigap dengan rata-rata skor 7,05 dan Banten diberi skor rata-rata 7,17.
Survei itu dilakukan di wilayah Jabodetabek mulai dari 14 hingga 19 April 2020. 405 responden ikut terlibat dalam survei tersebut dengan menggunakan metode telesurvei.
Baca Juga: Survei Kedai Kopi Sebut 93,8 Persen Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19
Berita Terkait
-
Survei Kedai Kopi Sebut 93,8 Persen Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19
-
Hasil Survei SMRC, Banyak Warga Jawa Barat yang Tak Percaya Bahaya Covid-19
-
Survei SMRC: Rakyat Indonesia Makin Susah, Ekonomi Terpuruk karena Corona
-
Survei UNICEF: 34 Persen Anak Indonesia Takut Tertular Wabah Covid-19
-
Survei Imbas Covid, LBH Bandung: Buruh Hingga Pelaku UKM Paling Terdampak
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Status Firli Bahuri Jadi 'Senjata', Keyakinan Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Jamin Profesionalisme, Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam
-
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diskusi Panel: Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial