Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memgaku telah sepakat dengan DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Terkait hal itu, organisasi buruh, Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga akhirnya membatalkan niatnya malakukan aksi unjuk rasa.
Mulanya KSPI dan serikat buruh lainnya memiliki rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI dan di depan Gedung Kemenko Perekonomian pada 30 April nanti.
"Maka dengan demikian, serikat buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4/2020).
Said menuturkan di samping pembatalan aksi unjuk rasa tersebut, KSPI dan MPBI malah memberikan apresiasi kepada Jokowi yang sudah mau mendengarkan aspirasi dari semua pihak yang menolak adanya pembahasan RUU Ciptaker di tengah pandemi Covid-19.
Oleh karena itu menurutnya dengan ada pembatalan pembahasan RUU Ciptaker tersebut bisa menjadikan momentum bangsa dan Indonesia lebih fokus melawan Covid-19.
"Keputusan Presiden Jokowi inilah momentum bagi kita semua termasuk kaum buruh untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan Covid-19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca pandemi Corona," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Said meyakini Jokowi akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk membahas ulang klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker dengan melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh. Menurutnya, pembahasan itu bisa dilakukan apabila pandemi Covid-19 telah benar-benar selesai di tanah air.
"Hal ini tercermin dari pernyataan presiden yang menyatakan akan mendengarkan pandangan semua pemangku kepentingan," kata dia.
Baca Juga: Tarawih Bubar karena Ada yang Pingsan, Semua Jemaah Masjid Kemayoran Didata
Berita Terkait
-
Buruh Batal Demo RUU Ciptaker Tanggal 30 April, KSPI: Harus Dibahas Ulang
-
Dua CEO Tinggalkan Istana, Ombudsman Minta Jokowi Evaluasi Stafsus Milenial
-
2 Stafsus Jokowi Pamit, ORI: Jangan sampai Mundur untuk Selamatkan Proyek
-
Dua CEO Mundur Dari Istana, PKS: Yang Salah Bukan Prajurit Tapi Jenderalnya
-
Presiden Jokowi Bahas Penanganan COVID-19 dengan Perdana Menteri Jepang
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan