Pemprov Jabar Lakukan 3 Tahap
Sementara itu, untuk melawan Covid-19, Kang Emil berujar, Pemda Provinsi Jabar memiliki tiga tahap. Pertama, pencegahan.
"Kami tidak memiliki banyak anggaran dan teknologi dibanding Korea Selatan, dengan penduduk yang sama, kurang lebih 50 juta jiwa. Jadi kreativitas dan inovasi menjadi kunci bagi kami," katanya.
"Ada juga social distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Saat ini, PSBB ada di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya, dengan 10 kota/kabupaten terlibat. Dari data, kami menemukan bahwa pandemi ini mayoritas terjadi di area metropolitan, bukan di daerah kecil. Jadi semakin padat penduduknya, semakin tinggi (kasus) Covid-19," kata Kang Emil.
Kedua, lanjutnya, dengan tracking, tracing, dan testing, merujuk pola yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dengan jumlah penduduk yang sama dengan Jabar, yakni sekitar 50 juta jiwa.
"Dibanding provinsi lain, kami paling banyak melakukan tes. Saat ini, hampir 110 ribu (tes), mayoritas RDT, dengan beberapa di antaranya dengan PCR. Jadi semakin banyak tes, semakin banyak kami mendapat peta persebaran. Dari tes masif ini, kami pun menemukan lima klaster. Dua klaster dari Bogor, satu dari Karawang, satu dari Bandung, dan satu dari Sukabumi," paparnya.
Ketiga, ujar Kang Emil, adalah treatment. Ia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar sudah memiliki skenario, mulai dari bagaimana jika pasien positif Covid-19 mencapai 100 orang, atau 1.000 orang, bahkan skenario hingga 10 ribu orang.
"Saat ini masih dalam kontrol," ujarnya.
Terkait aplikasi Pikobar yang disambut positif oleh UNDP Indonesia, Kang Emil menjelaskan, aplikasi tersebut digunakan sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengetahui progres Covid-19, melakukan donasi, mendaftar menjadi relawan, hingga aduan bagi warga yang merasa berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial.
"Kami juga memohon bantuan (masukan) UNDP terkait pandangan Jabar dalam penanggulangan Covid-19 ini dan juga arahan dari UNDP terkait data dan perkembangan terbaru terkait Covid-19," ucap Kang Emil.
Baca Juga: Ridwan Kamil Paparkan Sejumlah Inovasi Pemdaprov Jabar di Korea Selatan
Dalam pertemuan online tersebut, Kang Emil pun mengizinkan UNDP Indonesia untuk mencatat data dari pertemuan tersebut jika dianggap berguna dalam keperluan mereka untuk memberikan arahan bagi daerah lain.
Jabar Mendapat Respons Baik
Sementara itu, Country Director of UNDP in Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling terdampak Covid-19. Chris, sapaan Christophe berujar, pihaknya pun melihat banyak respons baik yang dilakukan Jabar di bawah kepemimpinan Kang Emil.
"Kami sudah melihat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merespons dan bertindak (dalam pandemi) dan kami menemukan banyak aksi (kebijakan) menarik," kata Chris.
"Pekerjaan kalian (Jabar), misalnya aplikasi Pikobar ini, sangat futuristik, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bekerja di masa depan. Setelah Covid-19 berakhir, ini akan menjadi cara pemerintah daerah bekerja secara digital, dan cara bekerja kalian akan menjadi pemimpin dalam inovasi," pujinya.
Chris pun menegaskan bahwa UNDP Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat terus mendukung warga Indonesia dalam melawan Covid-19. Setelah mengamati dampak kesehatan dan sosial-ekonomi, UNDP pun memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
"Mendengar (paparan) langsung dari Anda (Ridwan Kamil), sungguh luar biasa. Seperti yang Anda sebut, kita masih mencoba menemukan solusi yang tepat, itu sebabnya setiap hari kita semua masih belajar," kata Chris.
Berita Terkait
-
Donasikan Ventilator dan Truk, Astra Ajak Pakai Masker dan Tetap di Rumah
-
Pasca Geger Nasi Anjing, Warga: Kantor ARK Qahal Banyak Didatangi Polisi
-
Penderita COVID-19 Dunia Tembus 3 Juta Orang, Kematian di Angka 207.000
-
Tingkatkan Kepedulian, Kemenparekraf Canangkan #BersamaJagaIndonesia
-
20.469 Kepala Keluarga di Bantul Terima Bantuan Hingga Akhir Tahun
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor