Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mempercepat penanganan virus Corona Covid-19 memiliki dampak ekonomi yang besar.
Bahkan banyak orang yang terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kendati demikian, Anies meminta agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Terkait, banyaknya PHK, Anies menyatakan bisa diganti setelah situasi kondusif.
"Kita menyaksikan akibat pembatasan itu begitu banyak orang yang kesulitan secara ekonomi. Pekerjaan yang hilang Insya Allah nanti bisa kita cari gantinya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).
Meski pekerjaan bisa diganti, ia menyatakan nyawa tidak bisa.
Jika masyarakat tetap memaksa bekerja seperti biasa di tempat kerja atau di luar rumah, maka penularan Corona bisa terjadi dan berujung pada kemungkinan kematian.
"Tapi bila terjadi penularan, harus dirawat di rumah sakit, bahkan sebagian meninggal. Belum ada subsidi yang bisa menggantikan," tuturnya.
Karena itu, ia meminta agar masyarakat tetap berada di rumah.
Baca Juga: Menkes Setujui PSBB Jabar, Mulai Dilaksanakan 6 Mei
Jika memang terdampak secara ekonomi, ia akan membantu dengan bantuan sosial agar tak perlu ke luar rumah dan bekerja seperti biasa.
"Karena itu mengapa kita semua harus sadar berapa pentingnya melewati masa-masa sulit ini dengan disiplin tetap berada di rumah," pungkas Anies.
Berita Terkait
-
Menkes Setujui PSBB Jabar, Mulai Dilaksanakan 6 Mei
-
98,4 Persen Bansos DKI Tepat Sasaran, Anies Minta Diberitakan
-
Bansos Tahap Dua Tertunda, Gubernur Anies: Akan Diberikan Bingkisan Lebaran
-
PSBB Surabaya Raya: Begini Suasana Masjid Ampel di Malam ke-9 Ramadan
-
Curhat di Hari Buruh, Sigit Minta Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dikurangi
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali
-
Diterpa Isu Reshuffle, Pratikno Tegas Bantah Siapkan Surat Pengunduran Diri
-
Kemenkes: Gas N2O yang Muncul di Kasus Lula Lahfah Punya Aturan Ketat
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital
-
Banjir Ganggu Transjakarta Pagi Ini, 3 Rute Dialihkan dan Sejumlah Halte Tak Terlayani
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi
-
Prabowo Batal Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU di Istora, Rais Aam Juga Tak Hadir
-
Rhenald Kasali Ingatkan Media: Jangan Jadi Budak Algoritma, Engagement Bisa Pengaruhi Kebijakan