Suara.com - Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menegaskan, pemerintah tidak melibatkan serikat buruh dalam pembentukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, serikat buruh hanya dijadikan objek sosialisasi.
Diketahui, KPBI menjadi salah satu organisasi yang turut menggugat keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR.
"Jadi selama ini pemerintah menyampaikan bahwa serikat buruh dilibatkan, tetapi hanya sebagai ajang sosialisasi. Dan inilah yang membuat penolakan oleh kami, karena kita hanya dijadikan sebagai objek yang menerima sosialisasi, tetapi tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan," ujar Jumisi dalam konferensi pers virtual, Minggu (3/5/2020).
Menurut dia, bukan cuma tidak dilibatkan, aspirasi serikat buruh terhadap RUU Ciptaker yang dinilai merugikan mereka pun tidak juga didengar.
"Jadi tidak didengar apa masukan-masukan yang sudah kami sampaikan terkait dengan apa isian dari RUU Ciptaker ini yang berdampak merugikan kepada kaum buruh. Dan itu terjadi berulang-ulang, itu bukan sekali dua kali tetapi selalu seperti itu. Nah itulah yang membuat kami dirugikan," ujarnya.
Tidak adanya keikutsertaan serikat buruh dalam pembentukan RUU Ciptaker juga terjadi saat pemerintah membuat Satgas Nomor 378 Tahun 2019 tertanggal 19 Desember 3019. Jumisih memandang tindakan pemerintah itu merupakan bentuk tidak partisipatif yang ditunjukan melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
"Nah dari 127 orang itu semuanya adalah akademisi dan para pengusaha dan pemerintah, jadi tidak ada satupun serikat buruh. Dalam kesempatan berikutnya pemerintah mencoba membuat satgas yang coba melibatkan serikat buruh dan konfederasi-konfeserasi," kata Jumisih.
"Tetapi sekali lagi itu hanya sebagai ajang sosialisasi dan tidak menerima masukan dari serikat buruh. Dan itu menunjukkan karakter yang asli dari pemerintah, bahwa sebetulnya RUU ini tidak partisipatif," imbuhnya.
Baca Juga: Usai HM Sampoerna, Belasan Buruh Rokok di Tulungagung Diduga Positif Corona
Berita Terkait
-
Tak Dilibatkan Sejak Awal, LBH: Wajar Masyarakat Tolak RUU Omnibus Law
-
Tak Gelar Aksi di Hari Buruh, MPBI DIY Layangkan Tuntutan Ini ke Pemerintah
-
Buruh Pabrik di Tangerang Gelar Unjuk Rasa saat Wabah Corona
-
Antisipasi Konflik dengan Buruh, HIPPI Minta Nama RUU Cipta Kerja Diubah
-
Buruh Batal Demo RUU Ciptaker Tanggal 30 April, KSPI: Harus Dibahas Ulang
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
Salip London hingga Paris, Bali Jadi Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2026
-
KAI Catat 88 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta Selama Libur Isra Mikraj
-
Pelaku Asusila di Bus Transjakarta Koridor 1A Diproses Hukum
-
Akses Terputus Sepekan, Kepala BNPB Instruksikan Percepatan Penanganan Longsor Jepara
-
Hujan Lebat dan Angin Kencang Bayangi Akhir Pekan Jakarta
-
Belajar dari Broken String Aurelie Moeremans: Mengapa Korban Sulit Lepas dari Jerat Pelaku?
-
Bupati Bogor Tak Mau Tutup Mata, Rudy Susmanto Janji Telusuri Kabar Korban Jiwa di Pongkor
-
Balik Kampung Bangun Masjid Rp1 Miliar, Haji Suryo Siapkan 3.000 Loker di Lampung Timur
-
Misteri Asap di Nanggung: Video Evakuasi Viral Disebut Hoaks, Tapi Isu Korban Jiwa Terus Menguat
-
Bukan Sekadar Elektoral, Legislator Gerindra Sebut Era Prabowo Sebagai Fase Koreksi Sejarah