KPA Kritisi Rencana Pemerintah Cetak Sawah Baru

Suara.com - Pemerintah berencana akan mencetak ratusan ribu hektare sawah baru sebagai upaya mencegah krisis pangan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Pasalnya, stok sejumlah komoditas pangan domestik, khususnya beras sudah mulai defisit di beberapa provinsi.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, rencana cetak sawah baru massal itu bias padi, padahal pangan tak hanya beras. Program itu juga jawaban jangka menengah atas kekurangan stok pangan yang tengah terjadi saat ini.

"Artinya mencetak sawah baru tak bisa menjawab defisit secara cepat," kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA dalam keterangan pers, Rabu (6/5/2020).

Sebab, kata Dewi, mencetak sawah baru secara massal, sejak tahap persiapan infrastruktur irigasi dan jalan yang memadai, pembukaan lahan (land clearing) hingga menanam dan memanen setidaknya membutuhkan waktu paling cepat 7 sampai 9 bulan.

Menurut dia perlu ada solusi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek menjawab langsung defisi pangan yang sedang terjadi. Solusinya pemerintah mendorong gerakan nasional menanam pangan di desa dan di kota dengan pelibatan rakyat secara aktif untuk bergabung dalam gerakan ini.

"Caranya, pemerintah menyediakan tanah-tanah negara (PTPN, PERHUTANI), HTI, termasuk tanah terlantar, lahan kosong di desa dan kota bagi rakyat untuk mengembangkan sentra-sentra pertanian, peternakan dan kebun pangan," terangnya.

Sebelumnya, melalui rapat terbatas terkait stok kebutuhan pangan pokok pada 28 April lalu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa stok sejumlah komoditas pangan domestik ternyata mengalami defisit di berbagai daerah. Bahan pokok yang mengalami defisit di banyak provinsi adalah stok beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, telur ayam, dan gula pasir.