Suara.com - Penjualan sembako murah di Tanjungpinang, Kepulauan Riau diduga di korupsi di tengah wabah virus corona saat ini. Kasus itu pun diselidiki Satreskrim Polres Tanjungpinang.
Polisi menduga ada penggelembungan (mark up) harga paket sembako murah yang dijalankan Dinas Perdagangan dan Perindusterian Kota Tanjungpinang.
Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Rio Reza Parindra mengatakan, pihaknya sedang meneliti harga sembako murah yang diperuntukkan untuk lebaran Idul Fitri tersebut. Beberapa kabar tak sedap sebelumnya mengapung ke permukaan terkait bazar sembako ini.
"Kegiatan tersebut pengadaan barang dianggarkan dari APBD Pemko Tanjungpinang sebesar Rp 700 jutaan," katanya.
Rio menuturkan, petugas tengah menelaah prosedur dalam kegiatan tersebut. Selain itu pihaknya juga melihat apakah ada pengutan dari masyarakat.
"Nanti kita lihat hasilnya dan aturannya, apakah melanggar atau tidak, karena saat ini masih proses penyelidikan," jelasnya.
Polres juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.
"Kemarin hanya mengecek saja, belum ada barang bukti yang diambil dari kantor Disperindag," ujarnya.
Program sembako murah yang dihelat Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menuai polemik di tengah masyarakat. Warga menilai paket sembako murah yang dijual Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tanjungpinang sebesar Rp 60 ribu terlalu mahal.
Baca Juga: Balas Ferdian Paleka, Crazy Rich Surabayan Sebar Sembako Berisi Duit Jutaan
Paket sembako itu berisikan gula pasir dua kilogram, tepung terigu dua kilogram, minyak goreng satu liter dan telur ayam 30 butir, dimana harga sebelum disubsidi Rp 123 ribu. Kabid Distabilisasi Disperindag Kota Tanjungpinang Abdullah mengatakan, paket sembako itu mahal karena saat penetapan harga adanya kenaikan harga gula pada saat itu.
"Kondisi gula waktu itu naik, penetapan harganya pertengahan April," kata Abdullah, Selasa (5/5/2020).
Mengenai kedatangan Satreskrim Polres Tanjungpinang ke kantornya, kata Abdullah, bahwa tim Tipikor melakukan pengecekan data administrasi mulai harga sembako dan jumlah yang dibagikan ke masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO