Suara.com - Sebanyak 705 warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, dengan rincian 325 orang sembuh, 344 orang masih dirawat, dan 36 meninggal dunia.
Jumlah tersebut juga mencakup identifikasi terhadap total 1.148 WNI jamaah tabligh di beberapa negara, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh.
Di India, dari 75 WNI jamaah tabligh yang terinfeksi COVID-19, 71 orang di antaranya telah sembuh. Begitu pula di Pakistan, terdapat 24 orang dinyatakan sembuh dari total 30 WNI jamaah tabligh yang positif virus tersebut.
“Pemerintah melalui perwakilan RI di negara di mana ada konsentrasi peserta jamaah tablig, terus melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam konferensi pers secara daring dari Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Selain menangani WNI yang positif COVID-19, pemerintah membantu merepatriasi ribuan WNI pemilik visa jangka pendek yang tertunda kepulangannya akibat wabah tersebut.
Sejak 10 April hingga 3 Mei 2020, tercatat 1.160 WNI terhambat kepulangannya ke Tanah Air. Dari angka tersebut, 797 WNI sudah bisa kembali ke Indonesia.
“Dengan demikian masih ada 363 WNI yang masih perlu kita fasilitasi kepulangannya ke Tanah Air,” tutur Faizasyah.
Pemerintah juga mencatat kepulangan WNI anak buah kapal asing yang pekerjaannya terdampak karena penyebaran wabah.
Hingga 6 Mei 2020, tercatat 12.990 ABK WNI telah kembali ke Indonesia melalui titik-titik masuk yang telah ditetapkan pemerintah di antaranya Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Pelabuhan Tanjung Benoa Bali, dan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Baca Juga: Sebelum Pulang ke RI, 14 ABK Terdampar di Korsel Jalani Karantina Covid-19
“Seluruh proses pemulangan ABK telah memperhatikan protokol kesehatan di setiap pintu masuk kita,” kata Faizasyah seperti dimuat Antara.
Berita Terkait
-
Puluhan WNI di Nepal Dipulangkan, Kemlu Siaga Penuh Lindungi Warga
-
Nepal Bergejolak, Kemlu Pastikan Keamanan WNI: Ini Langkah Selanjutnya
-
Nepal Memanas, 134 WNI Aman! Ini Langkah Cepat Pemerintah Lindungi Mereka
-
Tiket Pulang dari 'Neraka' KDRT di Arab Saudi: Hakim PA Jakbar Batalkan Pernikahan AP
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor