Suara.com - Catatan Redaksi: Berita ini sudah hasil revisi atas pemberitaan sebelumnya. Ada kesalahan saat redaksi menjelaskan poin ketiga terkait persoalan yang dihadapi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sebelumnya tertulis pemerintahan yang membuat rakyat bingung. Yang benar adalah pemberitaan yang membuat rakyat bingung. Mohon maaf kepada semua pihak atas ketidakakuratan ini.
------------------------------
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala BNPB mengungkap sejumlah persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya ada tiga persoalan yang menjadi hambatan dalam penanganan Covid-19. Yang pertama ialah penyakit Covid-19 itu sendiri. Kemudian birokrasi yang tidak terintegrasi dan ketiga pemberitaan yang negatif.
"Inilah saya katakan tadi kita punya tiga persoalan, pertama penyakitnya Covid, kedua birokrasi kita tidak terintegrasi, ego sektoral. Ketiga, pemberitaan yang negatif. Yang disampaikan Pak Budi Karya belum tentu salah. Tetapi, mohon maaf pemberitaan malah justru membuat rakyat bingung," kata Doni dalam paparannya kepada Tim Pengawas DPR, Jumat (8/5/2020).
Sebelumnya ia menilai, ketiadaan transportasi juga bisa menjadi masalah tersendiri di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Tidak adanya akses transportasi membuat hambatan sejumlah sektor, semisal keterlambatan pengiriman spesimen Covid-19 dari wilayah seperti yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Doni.
"Sudah prosesnya lambat ditambah lagi keadaan transportasi. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan Covid ini. Bagaimana kita bisa dapat data," katanya.
Baca Juga: Doni Monardo Larang Warga Mudik
Berita Terkait
-
Tak Tegas dan Bikin Rakyat Bingung, DPR Sebut Menhub Banyak Beretorika
-
Menhub Izinkan Transportasi Beroperasi, Organda: Kalau Tak Bisa Mikir Ganti
-
Menhub Izinkan Transportasi Beroperasi, DPR: Penanganan Pandemi Amburadul
-
4 Kebijakan Transportasi dan Aturan Mudik yang Diubah Menhub
-
Bolehkan Pejabat Kunker Saat Pandemi Corona, Menhub: Asal Tak Bawa Keluarga
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD