Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai semestinya pemeritah pusat memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus corona.
Menurut Fahri Hamzah, layanan kesehatan yang ada di daerah berhak untuk menyelenggarakan tes virus corona sehingga tidak melulu mengacu dengan pelayanan pusat.
Ia menyoroti strategi pemerintah yang justru membentuk tim khusus sebagai bagian dari strategi penanganan.
"Gak usah bentuk tim ini, rekrutmen ini, pra ini, pra itu. Atur semua ini biar dialirkan kepada masyarakat," ungkap Fahri Hamzah dalam video di kanal YouTubenya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (9/5/2020).
Dalam tayangan yang bertajuk "Fahri Hamzah: Lagi Pandemi Menterinya Berantem Sendiri" tersebut, Fahri Hamzah menegaskan pemerintah perlu menghidupkan puskesmas dengan cara membagikan alat rapid test.
"Hidupkan itu puskesmas. Kita punya sekitar 7 ribu desa, kira-kira 7-10 ribu puskesmas,. Kasih mereka alat tes untuk mendata orang yang sakit" sambungnya.
Dengan begitu, kata Fahri Hamzah, penanganan pandemi virus corona akan lebih efektif dan efesien.
"Ngapain ngecek anggota DPR, anggota kabinet, ini orang udah punya mekanisme. Yang perlu mengecek dan melacak di mana larinya virus adalah kasih ke puskesmas-puskesmas, mereka udah punya metode, di sana ada dokter dan perawatnya," tukas Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah lantas kembali menyinggung pembentukan tim dalam penanganan virus corona. Ia menyebutkan, pihak yang terpilih, adalah orang yang kurang memahami struktur pemerintahan.
Baca Juga: Bangun Optimisme, Menpora : Kita Tidak Boleh Berhenti Berkarya
"Itu sistem yang sudah ada, already in plan in our system. Jadi gak perlu bikin yang baru. Ini bikin yang baru dan terdiri dari orang-orang yang nggak pernah di pemerintahan. Gak paham negara itu strukturnya seperti apa," ujarnya.
Bahkan mantan pendiri Partai Gelora tersebut kemudian menyoroti sosok Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kekinian dinilai bungkam di tengah pandemi virus corona.
"Itu kaya menteri kesehatan, orang nggak ngerti. Sebentar lagi, tiba-tiba banyak. Tiba-tiba kabur sekarang gak ada suaranya" tabahnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peran stafsus milenial presiden.
"Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial-milenial ini yang gak ngerti apa-apa tentang UUD, gak pernah baca UU, gak ngerti struktur negara, gak ngerti ada pulau, desa di republik ini, pada bingung semua," terangnya.
Sebagai simpulan, Fahri Hamzah mengatakan bahwa untuk mengatasi pandemi virus corona ini, presiden perlu mengelola otonomi yang ada sehingga rakyat tidak semakin dibuat kebingungan.
Berita Terkait
-
WHO: Pasar di Wuhan Berperan dalam Penyebaran Virus Corona
-
Bangladesh Selamatkan Pengungsi Rohingya yang Terombang-ambing di Laut
-
Supaya Tak Terbuang Percuma, Kentang di Washington Dibagikan Secara Gratis
-
Anies Jamin Biayai Kuliah Anak Nakes yang Gugur, Publik: Ga Usah Gede Omong
-
Kediaman Mewah Presiden Jadi 'Rumah' Dokter dan Perawat selama Pandemi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!