Suara.com - Ribuan pekerja migran asal Indonesia (PMI) atau TKI yang bekerja di sejumlah perusahaan Arab Saudi, saat ini hanya menerima gaji 50 persen. Pembayaran upah setengah gaji itu terjadi sejak masa pandemi Covid-19.
"Pekerja migran kita yang bekerja di perusahaan sejak Arab Saudi lockdown hanya digaji 50 persen," kata Suaib Darwanto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia-Dewan Perwakilan Luar Negeri Jeddah Arab Saudi dalam sebuah diskusi pada Sabtu (9/5/2020).
Bahkan, TKI pekerja lepas harian, sejak penerapan lockdown akibat pandemi Covid-19 di tanah suci kondisinya memprihatinkan. Mereka sudah tak dapat penghasilan.
Biasanya sebelum pandemi mereka bekerja pedagang, jasa gaet orang yang umroh dan lainnya.
"Sedangkan mereka yang pekerja harian kini menganggur total dan tak ada penghasilan," ujarnya.
Terkait banyaknya TKI yang menganggur di tanah suci akibat lockdown, KJRI Arab Saudi telah membagikan bantuan sembako sebanyak 1.640 paket untuk tahap pertama. Mereka sudah mengeluh dan minta dipulangkan ke tanah air.
"Dan yang paling rawan adalah pekerja migran kita yang pemberangkatan baru oleh para calo dari lembaga penyalur di Indonesia. Karena sekitar 75 persen dari mereka dokumennya tidak sesuai, misalnya dokumen kesehatan dan keahlian. Kini kebanyakan dari mereka mengeluh minta pulang," katanya.
Berita Terkait
-
Kembali ke Indonesia, Pemerintah Jamin TKI Dipulangkan Sampai Daerah
-
BP2MI Prediksi 34.300 TKI akan Pulang ke Indonesia Hingga Juni 2020
-
Pemerintah Waspadai Gelombang Kepulangan TKI ke Tanah Air Pada Mei-Juni
-
Taiwan Terapkan Lockdown, Begini Nasib Ribuan TKI di Negara Naga Kecil Asia
-
Kisah Mantan TKI Ilegal di Malaysia yang Kelola Sekolah Anak Pekerja Migran
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu