Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya manajemen pengendalian dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan PSBB melalui video conference pada Selasa (12/5/2020).
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB. Juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan," katanya.
Menurut Jokowi, manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi. Artinya, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung dan terpadu.
"Artinya, jika bersifat aglomerasi, maka penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen penanganan antardaerah-nya terpadu."
Dia mencontohkan manajemen pengendalian PSBB yang sudah dilakukan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Dengan manajemen pengendalian, kata dia pengaturan mobilitas menjadi lebih terpadu.
"Yang sudah dilakukan di Jabodetabek. Ini saling kait mengkait. Sehingga pengaturan mobilitas sosialnya dari masyarakat bisa lebih terpadu dan lebih baik," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi pada penerapan PSBB di provinsi, kabupaten dan kota terkait data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru Covid-19.
"Kita menginginkan ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melakukan PSBB atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Relaksasi PSBB, Jokowi: Harus Hati-hati, Jangan Tergesa-gesa
Jokowi menyebut sudah ada empat provinsi dan 72 kabupaten kita yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .
"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB juga provinsi atau kota kabupaten yang belum melaksanakan psbb tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Kejaksaan RI Buka Lelang, 400 Aset Sitaan Bakal Ditawarkan ke Publik
-
Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat Daerah
-
Wacana KTP Hilang Bakal Kena Denda, Dukcapil: Bukan untuk Memberatkan Warga
-
Bertahan di Pasar Santa Jaksel, Toko SobaSoba Tawarkan Pakaian Vintage Penuh Cerita
-
Ekonomi Kayong Utara Melejit 5,89 Persen, Kawasan Industri Pulau Penebang Jadi Motor Utama
-
Formappi Ingatkan DPR Usai Istri Nadiem Makarim Minta Audiensi: Hati-hati
-
Kisah Inspiratif Perempuan Desa Pelapis, Ubah Musim Paceklik Jadi Cuan Lewat UMKM Ikan
-
Sinergi Warga dan PT DIB Harita, Panen Perdana Lele di Desa Pelapis Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi
-
1,4 Juta Lowongan Kerja di Koperasi Desa Merah Putih, Seberapa Realistis?
-
Dulu Kiblat Kawula Muda Jakarta, Pasar Santa Kini Berubah Sunyi