Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya manajemen pengendalian dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan PSBB melalui video conference pada Selasa (12/5/2020).
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB. Juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan," katanya.
Menurut Jokowi, manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi. Artinya, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung dan terpadu.
"Artinya, jika bersifat aglomerasi, maka penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen penanganan antardaerah-nya terpadu."
Dia mencontohkan manajemen pengendalian PSBB yang sudah dilakukan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Dengan manajemen pengendalian, kata dia pengaturan mobilitas menjadi lebih terpadu.
"Yang sudah dilakukan di Jabodetabek. Ini saling kait mengkait. Sehingga pengaturan mobilitas sosialnya dari masyarakat bisa lebih terpadu dan lebih baik," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi pada penerapan PSBB di provinsi, kabupaten dan kota terkait data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru Covid-19.
"Kita menginginkan ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melakukan PSBB atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Relaksasi PSBB, Jokowi: Harus Hati-hati, Jangan Tergesa-gesa
Jokowi menyebut sudah ada empat provinsi dan 72 kabupaten kita yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .
"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB juga provinsi atau kota kabupaten yang belum melaksanakan psbb tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun