Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya manajemen pengendalian dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan PSBB melalui video conference pada Selasa (12/5/2020).
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB. Juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan," katanya.
Menurut Jokowi, manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi. Artinya, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung dan terpadu.
"Artinya, jika bersifat aglomerasi, maka penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen penanganan antardaerah-nya terpadu."
Dia mencontohkan manajemen pengendalian PSBB yang sudah dilakukan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Dengan manajemen pengendalian, kata dia pengaturan mobilitas menjadi lebih terpadu.
"Yang sudah dilakukan di Jabodetabek. Ini saling kait mengkait. Sehingga pengaturan mobilitas sosialnya dari masyarakat bisa lebih terpadu dan lebih baik," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi pada penerapan PSBB di provinsi, kabupaten dan kota terkait data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru Covid-19.
"Kita menginginkan ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melakukan PSBB atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Relaksasi PSBB, Jokowi: Harus Hati-hati, Jangan Tergesa-gesa
Jokowi menyebut sudah ada empat provinsi dan 72 kabupaten kita yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .
"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB juga provinsi atau kota kabupaten yang belum melaksanakan psbb tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
Terkini
-
Wajib Skrining BPJS Kesehatan Mulai September 2025, Ini Tujuan dan Caranya
-
Muktamar PPP Bursa Caketum Memanas: Husnan Bey Fananie Deklarasi, Gus Idror Konsolidasi Internal
-
Viral Poster Kekesalan WNI di Sydney Marathon: 'Larilah DPR, Lari dari Tanggung Jawab!'
-
Viral PHK Massal Gudang Garam di Tuban, Isak Tangis Karyawan Pecah dan Soroti Kondisi Dunia Kerja
-
Bukan Saya, Anggota PSI Klarifikasi Usai Wajahnya Mirip Driver Ojol yang Dipanggil Wapres Gibran
-
Bukan Kader PSI, Inilah Driver Ojol Asli yang Bertemu Gibran di Istana Wapres
-
Terungkap Video Ibu Jilbab Pink yang Viral Bukan AI, Keluarga: Jangan Terprovokasi
-
Sadis! Anggota TNI Tembak Mati Warga Gegara Ribut Duit Parkir, Pratu TB Resmi Tersangka
-
DPR Resmi Hentikan Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri, Ini Kata Golkar
-
Kekayaan Riza Chalid Dari Mana? Tak Cuma Minyak, Ada Minuman hingga Kelapa Sawit