Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar penyaluran bantuan sosial tidak disunat atau dikorupsi oleh siapapun. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, penyaluran bantuan sosial dikawal Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
"Tidak boleh ada penyunatan oleh siapapun untuk dalam kaitannya dengan pembagian dana BLT desa maupun bansos dari Kementerian Sosial," ujar Muhadjir dalam video conference, Selasa (19/5/2020).
Karena itu ia meminta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz untuk mengefektifkan peranan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mengawal penyaluran bansos.
"Oleh sebab itu pak Mendes akan mengirim surat kepada pak Kapolri agar mengefektifkan peranan Bhabinkantibmas di masing-masing desa," ucap dia.
Muhadjir menjelaskan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa memiliki peran mengawal penyaluran bansos yakni melakukan verifikasi data dan sinkronisasi data.
Hal tersebut untuk menghindari tumpang tindih baik penerima bantuan Kemensos, Kemendes dan kabupaten, Kota maupun provinsi.
"Ini harus dihindari terjadinya pembagian double dimana KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima lebih dari satu bagian. Ini akan menjadi tanggungjawab dari Babinkantibmas dibantu oleh Babinsa di masing-masing desa.
Kemudian Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga memiliki peran yaitu memastikan dan mendata calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu mereka juga memiliki peran untuk mengawasi penyaluran BLT Desa sehingga betul-betul diterima masyarakat.
Baca Juga: Nasib Pedagang Pasar Anyar Bogor saat Corona, Omzet Turun, Lapak Dibongkar
"Kemudian mengecek sudah ada tidak di DTKS dan seterusnya. Ini juga menjadi tanggungajwab dari Bhabinkantibmas didukung oleh Babinsa dan mengawasi betul bahwa memang uangnya yang nanti akan diberikan kepada KPM betul-betul diterima oleh KPM dan betul-betul utuh," katanya.
Berita Terkait
-
Agar Warga Patuhi Aturan Covid-19, JK: Ada Sanksi dan Kebutuhan Terjamin
-
Jusuf Kalla Sebut Warga Terdampak Covid-19 Lebih Baik Dapat Bantuan Tunai
-
Cari Data Orang Miskin Susah, Jadi Kendala Pemerintah Salurkan Bansos
-
Jokowi Akui Bantuan Tak Cepat Diterima Warga karena Prosedur Berbelit-belit
-
Awasi Bansos Corona, Jokowi Minta KPK, BPK dan Kejaksaan Turun Tangan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
Terkini
-
KPK Tancap Gas Sidik Korupsi Bansos, Meski Rudi Tanoe Terus Ajukan Praperadilan
-
Malam Penganugerahan Pegadaian Media Awards 2025 Sukses Digelar, Ini Daftar Para Jawaranya
-
Sekjen PBNU Minta Pengurus Tenang di Tengah Isu Pelengseran Gus Yahya dari Kursi Ketua Umum
-
Kader Muda PDIP Ditantang Teladani Pahlawan: Berjuang Tanpa Tanya Jabatan
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia