Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak ada tujuan penyelidikan independen mengenai COVID-19, dalam resolusi yang diadopsi oleh anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Jika dilihat dalam resolusi mengenai respons terhadap COVID-19, tidak ada satu pun yang menyebutkan tentang penyelidikan,” kata Retno dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/5/2020).
“Yang jelas, akan ada evaluasi komprehensif untuk meninjau pengalaman yang didapat dan pelajaran yang dipetik dari respons kesehatan internasional oleh WHO terhadap COVID-19, serta dalam memperkuat tata kelola kesehatan global ke depan,” jelasnya.
Resolusi yang diinisiasi Uni Eropa itu disponsori bersama oleh 135 negara termasuk Brazil, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Australia, China, dan disambut baik oleh Direktur Jenderal WHO---dalam Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA) ke-73 yang diselenggarakan secara virtual dari Jenewa pada 18-19 Mei 2020.
Teks resolusi itu menyerukan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk memulai “evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif” terhadap penanganan kesehatan internasional untuk COVID-19 “pada saat awal yang paling tepat”.
Bagi Indonesia, pertemuan WHA ke-73 dan resolusi yang dihasilkannya, menunjukkan komitmen global untuk memperkuat persatuan dan solidaritas guna memerangi COVID-19.
“Oleh karena itu sejak awal persiapan pertemuan, Indonesia telah sangat konsisten untuk mendorong semua anggota mengenai pentingnya kerja sama antarnegara, untuk mengesampingkan perbedaan, dan tidak memolitisasi pertemuan,” kata Retno seperti dimuat Antara.
Resolusi itu juga telah didukung oleh Amerika Serikat dan China, yang sempat berseteru tentang perlunya dilakukan penyelidikan independen atas asal-usul virus corona dan penanganan wabah tersebut oleh WHO.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengatakan ada “sejumlah besar bukti bahwa virus berasal dari laboratorium di Wuhan”, dan menuntut tanggung jawab atas kelalaian pada awal penanganan epidemi yang menyebabkan virus corona kemudian menyebar secara global.
Baca Juga: Rusia Kecam Sikap Amerika Serikat Terhadap WHO
China membantah tuduhan itu dan menentang seruan untuk penyelidikan asal dan penyebaran virus corona.
Namun, dalam pidato yang disampaikan secara virtual pada WHA ke-73, Presiden China Xi Jinping mendukung resolusi yang mengatur evaluasi yang tidak memihak atas respons global terhadap COVID-19, begitu pandemi berhasil dikendalikan.
AS, meskipun mendukung resolusi tersebut, menolak perumusan mengenai kesehatan reproduksi dan kekayaan intelektual dalam resolusi WHO. Penolakan tersebut diumumkan hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengancam untuk keluar dari badan PBB itu.
Tag
Berita Terkait
-
Target Negosiasi Tarif Impor AS Mundur, Ada Kendala?
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Amerika Serikat Membeku, 17 Negara Bagian Tetapkan Status Darurat
-
Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Tujuan Ekspor Mobil China Terbanyak di Dunia
-
Harga Tiket Piala Dunia 2026 Meroket Gila-gilaan, Calo Berpotensi Raup Untung Besar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo