Suara.com - Pengacara Habin Bahar bin Smith Aziz Yanuar angkat bicara terkait ceramah kliennya yang dianggap memicu kegaduhan pascabebas dari penjara.
Ceramah itu menjadi satu poin yang dipersoalkan sehingga berimbas pada pencabutan hak asimilasi Bahar bin Smith.
Mengenai hal itu, Aziz Yanuar mengklaim bahwa ceramah Habib Bahar bin Smith tak spesifik menjurus kepada pemerintah Indonesia.
Namun, kata dia, pemerintah justru menanggapinya secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bawa pemerintah anti kritik.
"Pertama cermah itu sangat subjektif dan ini membuktikan bahwa pihak pemerintah kita duga 'baper', berlebihan dan mempunyai perasaan yang sangat anti kritik," ucap Aziz Yanuar seperti dikutip Suara.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (21/5/2020).
Selain itu, menurut Aziz Yanuar, dalam ceramahnya Habib Bahar bin Smith tidak menyebut pihak tertentu.
Habib Bahar bin Smith hanya mengulang pernyataan seperti: siap masuk penjara lagi, kuat menahan ujian ini dan rela mengobarkan jiwa raga untuk kebenaran.
Berdasarkan hal tersebut, Aziz Yanuar berkata, "Jadi tidak ada satupun yang masuk ke delik hukum".
Lebih lanjut, Aziz Yanuar menerangkan pemerintah yang dimaksud oleh Habib Bahar bin Smith masih ambigu.
Baca Juga: Latihan Saat Pandemi Corona, Klub Flamengo Dikritik Pemerintah Rio
"Pemerintah atau pejabat itu kan bisa mana saja, bisa pemerintah Ethiopia, Burundi atau Somalia kan nggak tahu yang mana. Jadi mereka ini mengintrepretasikan sensitifnya berlebihan," papara Aziz Yanuar.
Pun bila memang yang dimaksud adalah pemerintah Indonesia, maka kata Aziz Yanuar, perlu dicermati dengan seksama.
Ceramah yang disampaikan Habib Bahar bin Smith pada Sabtu (16/5) semata-mata adalah kritik sebagai bentuk kepedulian kepada pemerintah.
"Mengkritik itu sangat berbeda dengan membenci atau menebar permusuhan. Justru orang-orang yang menyuarakan kritik seperti Habib Bahar peduli dengan pemerintah," lanjutnya.
Aziz Yanuar pun meminta publik untuk mendengarkan ulang isi ceramah yang disampaikan Habib Bahar bin Smith yang dinilainya masuk akal.
"Bisa didengarkan ulang. Beliau mengatakan, pemerintah dan pejabat tidak berkorban untuk rakyat, melainkan rakyat yang berkorban untuk mereka. Apa yang salah dengan statement itu?," tanyanya.
Berita Terkait
-
Merasa Didiskriminasi, Bahar bin Smith akan Surati DPR hingga Komnas HAM
-
Dari Istri dan Ibu, Fadli Zon Ungkap Fakta Baru Penahanan Habib Bahar
-
Agar Tak Berulah Lagi, Polisi Ajak Napi Asimilasi Bantu Atur Lalu Lintas
-
Kawal Pembebasan Habib Bahar, Identitas Panglima Kumbang Ternyata Palsu
-
Pernah Berkunjung ke LP Nusakambangan, Jansen PD: Bukan Penjara Ecek-Ecek
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial