Suara.com - Aktivis Ravio Patra menggugat proses penangkapan hingga penetapan statusnya sebagai tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebar provokasi untuk melakukan penjarahan.
Gugatan Ravio Patra diwakili tim pengacaranya yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2020).
Dalam gugatannya itu, Oky Wiratama, salah satu tim pengacara Ravio menyoroti soal penangkapan terhadap kliennya pada Kamis (22/5/2020) lalu. Selanjutnya adalah penggeledahan terhadap indekos Ravio yang berada di kawasan Jakarta Pusat dan penyitaan sejumlah barang-barang.
Oky menilai, penggeledahan di indekos Ravio oleh pihak Polda Metro Jaya tidak sah. Sebab, penggeledahan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN) setempat --dalam hal ini PN Jakarta Pusat.
"Ravio juga digeledah di kosannya di mana penggeledahannya tidak sah karena tidak ada surat izin penggeledahan dari PN setempat. Dimana itu di wilayah PN Jakarta Pusat karena kosan Ravio berada di wilayah Jakarta Pusat," kata Oky di PN Jakarta Selatan, Rabu sore.
Oky mengatakan, penggeledahan yang dilakukan di indekos Ravio dilakukan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nyatanya, hingga kini surat izin dari PN Jakarta Pusat tidak ada.
"Setelah itu pihak kepolisian seharusnya mendapat surat izin penggeledahan dari PN Jakpus tapi tidak ada," bebernya.
Soal penyitaan terhadap barang-barang pribadi Ravio, Oky punya jawaban lain. Menurutnya, penyitaan dua ponsel pintar dan dua laptop milik Ravio tidak relevan dalam perkara yang dituduhkan.
"Kenapa penyitaan, karena tidak lantaran ada barang-barang Ravio yang disita, tapi tidak relevan dengan tuduhan pada Ravio. Barangnya itu dua HP dan dua laptop. Jadi kami menilai banyak proses yang janggal dalam kasus Ravio ini," tutup Oky.
Baca Juga: Cerita Pak RW Semalam Suntuk Saksikan Novel Baswedan Tangkap Nurhadi
Diketahui, gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 63/PID/PRA/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 3 Juni 2020.
Sebelumnya, Ravio Patra ditangkap pada Rabu (22/4/2020) malam. Dia dituduh melakukan penghasutan agar publik melakukan penjarahan. Sesaat sebelum ditangkap, Ravio disebut sempat menerima telepon dari dua orang misterius berinisial AKBP HS dan Kol ATD.
Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus yang terdiri dari SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR menduga WhatsApp milik Ravio telah diretas orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan provokatif.
Berdasarkan informasi awal yang dapatkan pada Selasa, 22 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Ravio Patra mengadu kepada SAFEnet kalau ada yang meretas WhatsApp miliknya.
Tag
Berita Terkait
-
Temukan Banyak Kejanggalan saat Ditangkap, Ravio Patra Gugat Polda Metro
-
Ravio Patra Pertanyakan Surat Penangkapannya Usai Diciduk Polisi di Trotoar
-
Laporkan Ravio Patra, Kapolres Taput: Saya Tahu WA Hasutan dari Bupati
-
Polisi Selidiki Laporan Kasus Peretas WhatsApp Aktivis Ravio Patra
-
Dikriminalisasi, Ravio Putra Laporkan Peretasan Akun WhatsApp ke Polda
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji, Ngaku Jadi Korban Ibnu Mas'ud, Kok Bisa?
-
5 Buronan Kakap Sri Lanka Terciduk usai Ngumpet di Kebon Jeruk Jakbar, Kasus-kasusnya Ngeri!
-
Legislator PDIP Beri Sindiran ke Menkeu Purbaya: Dua Hari Jabat, Dua Hari Jadi Orang Paling Viral