Suara.com - Pemerintah Brasil disebutkan menghapus data bulanan perkembangan jumlah kasus virus corona di negara tersebut, meski sebaran infeksi tengah mengalami lonjakan.
Menyadur BBC, Minggu (7/6/2020), website pemerintah Brasil kini tak lagi menyediakan data yang telah dicatat dari waktu ke waktu sejak adanya kasus infeksi Covid-19 pertama, artinya angka total kasus tak lagi terlihat.
Kementerian Kesehatan Brasil pada Sabtu (6/6), mengatakan data yang akan ditampilkan sekarang hanya laporan kasus infeksi baru dan kematian akibat virus corona dalam 24 jam terakhir.
Terkait penghapusan data, Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyebut data yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kendati demikian ia tidak merinci lebih lanjut alasan dihapusnya informasi tersebut.
"Data kumulatif tidak mencerminkan gambaran negara saat ini," cuit Bolsonaro melalui Twitter. Pun ia menyebut pihaknya tengah mengambil langkah-langkah tambahan untuk "meningkatkan pelaporan kasus."
Keputusan ini mendapatkan banyak kritik dari para jurnalis dan anggota kongres. Penghapusan data diterapkan setelah Brasil melaporkan lebih dari 1.000 kematian selama empat hari-hari berturut-turut.
Berdasarkan data per Sabtu yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Brazil, jumlah kasus infeksi Covid-19 baru mencapai 27.075 dengan 904 kematian, sementara 10.209 pasien telah pulih.
Kasus infeksi virus corona terus meningkat. Disebutkan, jumlahnya tak berbeda jauh dengan Amerika Serikat. Pekan lalu, angka kematian di Brasil melampaui Italia, menjadilan negara ini diposisi ketiga, setelah AS dan Inggris.
Para pakar kesehatan Brasil memperkirakan Infeksi akan terus melonjak mengingat wabah masih beberapa lahi dari puncaknya.
Baca Juga: Minggu 7 Juni, Pasien Positif Covid-19 Tembus 31.186, Tambah 672 Kasus
Dalam penanganan menekan sebaran virus corona di Brasil, Bolsonaro terus menyerukan unutk mencabut langkah-langkah pembatasan yang diberlukan oleh otoritas lokal, dengan alasan lockdown menghancurkan ekonomi.
Selain itu, Bolsonaro juga menuduh gubernur negara bagian dan walikota menggunakan masalah lockdown untuk keuntungan politik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat