Suara.com - Pemerintah Brasil disebutkan menghapus data bulanan perkembangan jumlah kasus virus corona di negara tersebut, meski sebaran infeksi tengah mengalami lonjakan.
Menyadur BBC, Minggu (7/6/2020), website pemerintah Brasil kini tak lagi menyediakan data yang telah dicatat dari waktu ke waktu sejak adanya kasus infeksi Covid-19 pertama, artinya angka total kasus tak lagi terlihat.
Kementerian Kesehatan Brasil pada Sabtu (6/6), mengatakan data yang akan ditampilkan sekarang hanya laporan kasus infeksi baru dan kematian akibat virus corona dalam 24 jam terakhir.
Terkait penghapusan data, Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyebut data yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kendati demikian ia tidak merinci lebih lanjut alasan dihapusnya informasi tersebut.
"Data kumulatif tidak mencerminkan gambaran negara saat ini," cuit Bolsonaro melalui Twitter. Pun ia menyebut pihaknya tengah mengambil langkah-langkah tambahan untuk "meningkatkan pelaporan kasus."
Keputusan ini mendapatkan banyak kritik dari para jurnalis dan anggota kongres. Penghapusan data diterapkan setelah Brasil melaporkan lebih dari 1.000 kematian selama empat hari-hari berturut-turut.
Berdasarkan data per Sabtu yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Brazil, jumlah kasus infeksi Covid-19 baru mencapai 27.075 dengan 904 kematian, sementara 10.209 pasien telah pulih.
Kasus infeksi virus corona terus meningkat. Disebutkan, jumlahnya tak berbeda jauh dengan Amerika Serikat. Pekan lalu, angka kematian di Brasil melampaui Italia, menjadilan negara ini diposisi ketiga, setelah AS dan Inggris.
Para pakar kesehatan Brasil memperkirakan Infeksi akan terus melonjak mengingat wabah masih beberapa lahi dari puncaknya.
Baca Juga: Minggu 7 Juni, Pasien Positif Covid-19 Tembus 31.186, Tambah 672 Kasus
Dalam penanganan menekan sebaran virus corona di Brasil, Bolsonaro terus menyerukan unutk mencabut langkah-langkah pembatasan yang diberlukan oleh otoritas lokal, dengan alasan lockdown menghancurkan ekonomi.
Selain itu, Bolsonaro juga menuduh gubernur negara bagian dan walikota menggunakan masalah lockdown untuk keuntungan politik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor
-
Nasib Adies Kadir di MK di Ujung Tanduk? MKMK Segera Putuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik