Suara.com - Pemerintah Brasil disebutkan menghapus data bulanan perkembangan jumlah kasus virus corona di negara tersebut, meski sebaran infeksi tengah mengalami lonjakan.
Menyadur BBC, Minggu (7/6/2020), website pemerintah Brasil kini tak lagi menyediakan data yang telah dicatat dari waktu ke waktu sejak adanya kasus infeksi Covid-19 pertama, artinya angka total kasus tak lagi terlihat.
Kementerian Kesehatan Brasil pada Sabtu (6/6), mengatakan data yang akan ditampilkan sekarang hanya laporan kasus infeksi baru dan kematian akibat virus corona dalam 24 jam terakhir.
Terkait penghapusan data, Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyebut data yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kendati demikian ia tidak merinci lebih lanjut alasan dihapusnya informasi tersebut.
"Data kumulatif tidak mencerminkan gambaran negara saat ini," cuit Bolsonaro melalui Twitter. Pun ia menyebut pihaknya tengah mengambil langkah-langkah tambahan untuk "meningkatkan pelaporan kasus."
Keputusan ini mendapatkan banyak kritik dari para jurnalis dan anggota kongres. Penghapusan data diterapkan setelah Brasil melaporkan lebih dari 1.000 kematian selama empat hari-hari berturut-turut.
Berdasarkan data per Sabtu yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Brazil, jumlah kasus infeksi Covid-19 baru mencapai 27.075 dengan 904 kematian, sementara 10.209 pasien telah pulih.
Kasus infeksi virus corona terus meningkat. Disebutkan, jumlahnya tak berbeda jauh dengan Amerika Serikat. Pekan lalu, angka kematian di Brasil melampaui Italia, menjadilan negara ini diposisi ketiga, setelah AS dan Inggris.
Para pakar kesehatan Brasil memperkirakan Infeksi akan terus melonjak mengingat wabah masih beberapa lahi dari puncaknya.
Baca Juga: Minggu 7 Juni, Pasien Positif Covid-19 Tembus 31.186, Tambah 672 Kasus
Dalam penanganan menekan sebaran virus corona di Brasil, Bolsonaro terus menyerukan unutk mencabut langkah-langkah pembatasan yang diberlukan oleh otoritas lokal, dengan alasan lockdown menghancurkan ekonomi.
Selain itu, Bolsonaro juga menuduh gubernur negara bagian dan walikota menggunakan masalah lockdown untuk keuntungan politik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Polemik Kurban Uang Negara: Dasar Hukum, Pandangan MUI, dan Alasan Pemerintah
-
Geger Eks Pegawai Sudin LH Jakpus Tewas Usai Diduga Lompat dari Jembatan Cawang
-
Gen Z Lebih Berani dan Tak Kenal Takut Dibanding Generasi Orde Baru
-
Kejagung Seret Marcella Santoso ke Kasasi, Incar Pencabutan Izin Praktik Advokat
-
Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
-
MAKI Desak Jaksa Tak Gentar Usut Dugaan Tambang Ilegal Kaltara yang Seret Nama Karuna Murdaya
-
Gegana Tak Sanggup? Ahli Nuklir UGM Turun Tangan Selidiki Api Misterius di Sleman
-
Misteri Belasan Luka Tusuk Balita di Bekasi Terungkap, Paman Sendiri Jadi Tersangka
-
Bawa Bukti ke Kejagung, PT PMM Bantah Tuduhan Penyelundupan: Itu Fitnah, Kasum TNI Salah Info
-
Sahroni Geram WNA Brunei Bikin Onar di Blok M: Segerakan Deportasi dan Blacklist