Suara.com - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyebut informasi terkait database Sistem Informasi Personel Polri atau SIPP telah dibobol dan diperjualbelikan oleh hacker tidak benar alias hoaks. Awi mengatakan kekinian pihaknya telah menyelidiki pelaku yang menyebarkan informasi hoaks tersebut.
Menurut Awi, tangkapan layar database SIPP yang tersebar di media sosial dan dinarasikan telah terjadi pemobobolan itu tidak sesuai dengan yang dimiliki SSDM Polri.
"Polri sudah memastikan bahwa tidak ada pembobolan data SIPP (Sistem Informasi Personel Polri), karena variabel screenshot yang beredar di media sosial tidak sama dengan SIPP yang digunakan oleh SSDM Polri saat ini," kata Awi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020).
Awi mengemukakan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih menyelidiki pelaku yang menyebarkan. Disisi lain penyelidikan itu dilakukan juga untuk mengetahui apa motif pelaku menyebarkan informasi hoaks tersebut.
"Saat ini Dittipidsiber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap pelaku serta motif dari penyebar hoaks database SIPP anggota Polri tersebut," ujar Awi.
Sebelumnya, seorang hackIer mengklaim data anggota Polri dibobol. Seluruh data anggota Polri dijual di pasar gelap senilai puluhan juta.
Jual beli data anggota Polri diungkap oleh akun Twitter @secgron. Sang hacker dengan mudahnya bisa mengakses dan mengganti data anggota Polri.
"Halo @DivHumas_Polri saatnya berbenah. Seseorang mengklaim sudah berhasil membobol data seluruh anggota Polri," tulis akun itu seperti dikutip Suara.com, Senin (15/6/2020).
Akun itu mengunggah foto hacker dengan nama Hojatking yang menjajakan data anggota Polri di pasar gelap.
Baca Juga: Sebar Hoaks Corona, 104 Orang Jadi Tersangka, 17 di Antaranya Sudah Dibui
"Hi full access to Indonesia police database with the following capabilities. Changing police details, record overtime for police, remove police from database, add police to database, retire the police."
"(Hai, akses penuh ke database kepolisian Indonesia dengan kemampuan sebagai berikut: mengubah detail polisi, mencatat lembur polisi, menghapus polisi dari database, menambahkan polisi ke database, pensiun polisi)"
Harga akses ke database kepolisian yang dibanderol oleh si hacker juga tak tanggung-tanggung. Untuk mengakses dan mengganti data anggota Polri, sang hacker mematok harga sebesar 1.200 USD atau senilai Rp 17 juta.
"Sementara untuk informasi bug pada aplikasi tersebut dijual seharga 2.000 USD atay setara Rp 28,5 juta," ungkap @secgron.
Akun tersebut juga mengunggah foto data salah seorang anggota kepolisian yang berhasil dibobol. Data tersebut berisi informasi lengkap anggota kepolisian yang tertulis baru saja dimutasi ke Densus 88.
"Contohnya ini, baru mutasi ke Densus 88 eh datanya sudah bocor," tuturnya.
Berita Terkait
-
Polri Bantah Database Anggota Polisi Dibobol Hacker dan Diperjualbelikan
-
Database Polisi Dibobol Hacker, Dijual di Pasar Gelap hingga Puluhan Juta
-
Polri Pastikan Belum Tetapkan Status Said Didu Sebagai Tersangka
-
Tangkap Penjual Roti di Tanbu, Densus 88 Temukan Anak Panah dan Buku Jihad
-
Terduga Teroris di Mempawah Sudah Diintai Sejak 4 Tahun Lalu
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun