Suara.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yowono membantah informasi yang menyebutkan bahwa database anggota Polri telah dibobol dan diperjualbelikan oleh hacker. Dia memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.
"Nggak ada itu server dibobol, tidak ada dan tidak terbukti," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2020).
Sebelumnya, seorang hacker mengklaim data anggota Polri dibobol. Seluruh data anggota Polri dijual di pasar gelap senilai puluhan juta.
Jual beli data anggota Polri diungkap oleh akun Twitter @secgron. Sang hacker dengan mudahnya bisa mengakses dan mengganti data anggota Polri.
"Halo @DivHumas_Polri saatnya berbenah. Seseorang mengklaim sudah berhasil membobol data seluruh anggota Polri," tulis akun itu seperti dikutip Suara.com, Senin (15/6/2020).
Akun itu mengunggah foto hacker dengan nama Hojatking yang menjajakan data anggota Polri di pasar gelap.
"Hi full access to Indonesia police database with the following capabilities. Changing police details, record overtime for police, remove police from database, add police to database, retire the police."
"(Hai, akses penuh ke database kepolisian Indonesia dengan kemampuan sebagai berikut: mengubah detail polisi, mencatat lembur polisi, menghapus polisi dari database, menambahkan polisi ke database, pensiun polisi)"
Harga akses ke database kepolisian yang dibanderol oleh si hacker juga tak tanggung-tanggung. Untuk mengakses dan mengganti data anggota Polri, sang hacker mematok harga sebesar 1.200 USD atau senilai Rp 17 juta.
Baca Juga: Database Polisi Dibobol Hacker, Dijual di Pasar Gelap hingga Puluhan Juta
"Sementara untuk informasi bug pada aplikasi tersebut dijual seharga 2.000 USD atay setara Rp 28,5 juta," ungkap @secgron.
Akun tersebut juga mengunggah foto data salah seorang anggota kepolisian yang berhasil dibobol. Data tersebut berisi informasi lengkap anggota kepolisian yang tertulis baru saja dimutasi ke Densus 88.
"Contohnya ini, baru mutasi ke Densus 88 eh datanya sudah bocor," tuturnya.
Berita Terkait
-
Database Polisi Dibobol Hacker, Dijual di Pasar Gelap hingga Puluhan Juta
-
Tak Hadir di Sidang Perdana Praperadilan Ruslan Buton, Ini Alasan Polri
-
Polri Pastikan Belum Tetapkan Status Said Didu Sebagai Tersangka
-
Marak Ambil Paksa Jenazah Corona di Sulsel, Polisi Tetapkan 12 Tersangka
-
Heboh Keluarga Bawa Paksa Jenazah Pasien Corona, Begini Tanggapan Polri
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan