Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada korban perbudakan modern yang dialami 14 ABK asal Indonesia di kapal penangkapan ikan Longxing 629 berbendera China. Kasus eksploitasi ini dalam peyidikan Bareskrim Polri.
“14 ABK warga Indonesia ini menambah daftar korban tindak pidana pergangan orang (TPPO) yang diberi perlindungan LPSK. Para ABK korban perbudakan modern ini mendapat atensi khusus dari LPSK,” kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu dalam konfrensi pers secara daring, Selasa (16/6/2020).
Edwin menjelaskan dalam rentang waktu Januari-Mei 2020 sedikitnya ada 45 orang telah ditetapkan sebagai terlindung LPSK.
Dari 45 saksi dan korban yang dilindungi LPSK itu, 28 diantaranya berprofesi sebagai ABK di kapal milik perusahaan dari China.
Sejak kasus tersebut mencuat ke publik, LPSK sudah menjalin koordinasi secara intens dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Luar Negeri.
“Sejak awal LPSK sudah menduga kasus ini adalah TPPO. Kami juga terlibat dalam penjempuan korban ke Bandara Soekarno-Hatta, serta melakukan pendalaman informasi terhadap 14 korban di tempat perlindungan korban milik Kemensos di Jakarta,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan para korban kepada LPSK, lanjut Edwin, para ABK itu dijanjikan oleh perusahaan penyalur bekerja di kapal penangkap ikan milik China itu secara legal dan dengan gaji cukup besar.
Mereka dijanjikan rata-rata gaji perbulan 300 dolar AS dan dua di antaranya dijanjikan gaji lebih tinggi, yakni 450 dolar AS perbulan.
“Namun prakteknya tak sesuai janji, gaji yang dibayarkan tak sesuai, makan dan minum tidak layak. Perlakuan yang mereka dapat berbeda dengan perlakuan pada ABK lainnya di kapal tersebut,” tuturnya.
Baca Juga: Kasus ABK WNI Disiksa di Kapal China, Polisi Tangkap Agen Penyalur
14 ABK korban perdagangan orang itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya adalah Bekasi, Tegal, Brebes, Bintan, Natuna, Minahasa, Sulsel, Halmahera, Maluku Tengah.
Sementara itu 12 diantaranya lulusan SMA, satu lulusan SMP dan satu SD. Mereka rata-rata berusia 20-23 tahun, beberapa berusia 28 tahun dan 35 tahun.
Berita Terkait
-
Babak Baru Kematian Misterius Diplomat Arya Daru: Keluarga Diduga Diteror, LPSK Siapkan Perlindungan
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
TNI Nyatakan Terbuka Bekerja Sama dengan Tim Investigasi Kerusuhan Agustus
-
Kematian Mahasiswa Unnes Penuh Kejanggalan, LPSK Turun Tangan Kantongi Bukti CCTV
-
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo Masuk Babak Baru, LPSK Dapatkan Bukti CCTV
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global