Suara.com - Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat telah meresmikan empat stasiun terpadu di ibu kota. Biaya yang dihabiskan mencapai Rp 25 miliar.
Penyebutan terpadu tersebut diberikan karena keempat stasiun ini terintegrasi dengan berbagai sarana angkutan umum lainnya yang saling berdekatan. Seperti stasiun Sudirman yang berdekatan dengan TransJakarta, MRT, LRT, bus, stasiun bandara, dan pangkalan ojek online.
Masing-masing sarana itu dianggap belum terintegrasi satu sama lain. Karena itu Pemprov DKI melalui PT MRT Jakarta dan Kementerian BUMN melalui PT KAI membuat perusahaan patungan sendiri bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ).
Dalam pelaksanaannya, tugas MITJ yang pertama adalah menata empat stasiun, yakni Stasiun Sudirman, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Juanda.
Penataan di Sudirman misalnya, yang dikerjakan MITJ adalah dengan menata jalur pedesterian. Berbagai penunjuk jalan yang disebut berstandar internasional dibangun di sekitar stasiun.
Melalui penunjuk jalan itu, diberitahukan jarak dan arah menuju sarana angkutan umum yang lain.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap penunjuk jalan ini membuat berbagai fasilitas tadi terintegrasi.
"Anda lihat saksikan lagi signage-nya. Dan juga totem, sebuah dinding yang di situ menggambarkan apa saja kendaraan umum yang mereka bisa gunakan dari tempat stasiun mereka berhenti," ujar Anies saat acara peresmian di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2020).
Selain memberikan penunjuk arah untuk sekitar tujuh moda transportasi, MITJ juga membangun pangkalan ojek atau shelter. Sebuah tempat khusus bagi para pengemudi menunggu, menaikan dan menurunkan penumpang.
Baca Juga: Emas 3 kg Ditinggalkan Penumpang di Sarana Transportasi Umum
"Lalu di depan stasiun Sudirman ada tempat untuk pangkalan ojek sehingga pengemudi ojek online dan ojek lainnya, mereka bisa menggunakan tempat itu," jelasnya.
Penataan empat stasiun itu disebut Anies memakan biaya hingga Rp 25 miliar. Ia juga berencana melakukan proyek sama untuk lima stasiun dan diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp 40 miliar.
"Biayanya diperkirakan sekitar Rp 40 miliar (untuk 5 stasiun). Kalau kemarin untuk 4 stasiun ini sekitar 25 miliar," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Stasiun Terpadu Tanah Abang dan Sudirman, Menhub: Jadi Lebih Mudah
-
Berencana Bangun Lagi 5 Stasiun, Anies: Selesai 3 Bulan
-
Erick Thohir, Budi Karya dan Anies Resmikan Stasiun Terpadu Tanah Abang
-
Imbas Corona, Anggaran Banjir dan Infrastruktur DKI Dipangkas Habis Anies
-
Masa PSBB Transisi, Pasar Tanah Abang Buka Sampai Pukul 14.00 WIB
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Sidang Vonis Laras Faizati Digelar Hari Ini, Harapan Bebas Menguat Jelang Ulang Tahun Ke-27
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL