Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan sejumlah permasalahan yang kerap dialami oleh WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal asing. Rata-rata masalah yang ditemui, kata Retno, yakni persoalan gaji yang tidak utuh.
Hal itu ia ketahui usai mewawancarai langsung para ABK yang bekerja di sejumlah kapal asing yang sempat ia temui.
"Rata-rata yang mereka ceritakan kepada kami adalah satu mengenai masalah gaji, yang kedua masalah jam kerja, yang ketiga adalah masalah perlakuan di dalam kapal. Jadi dari pembicaraan saya dengan suadara-saudara kita tersebut kemudian ada kasus lagi misalnya kita melakukan pendalaman kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa isunya yang mereka alami itu rata-rata sama," tutur Retno dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (22/6/2020).
Retno juga menyoroti pengakuan para ABK yang mengatakan mereka digaji sebesar 300 USD. Menurut Retno, gaji sebesar tersebut masih terbilang rendang dibanding risiko pekerjaan sebagai ABK yang kapalnya berlayar di laut internasional dalam jangka waktu lama.
Dengan gaji yang masih terbilamg kecil, penderitaan ABK ditambah dengan upah yang tidak diterima mereka secara penuh.
Untuk menyelidiki hal tersebut Retno berinisiatif melakukan kerja sama antara lembaga dengan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan serta Bareskrim Polri.
Menariknya, Retno menemukan klaim berbeda ketika melakukan investigasi ke Tiongkok, pengara asal para perusahaan pemilik kapal asing yang memperkejaan WNI sebagai ABK. Kepada pihak Retno, para perusahaan mengaku mereka sudah membayar para pekerjanya secara penuh.
"Mengenai gaji kita juga crosscheck di Tiongkok juga dilakukan investigasi, misalnya mengenai gaji. Dari investigasi yang dilakukan di Tiongkok, perusahaan-perusahaan itu mengatakan bahwa dia sudah membayarkan gaji secara penuh sesuai dengan kontrak," kata Retno
Tetapi ABK kita mengatakan, saya tidak dibayar penuh sesuai dengan kontrak sehingga pertanyaannya ini gap-nya siapa yang melakukan. Oleh karena itu kerja sama untuk investigasi antara kita dengan Tiongkok itu sampai sekarang terus kita lakukan," sambungnya.
Baca Juga: Ikan Laut atau Air Tawar, Mana yang Lebih Risiko Membuat Anak Alergi?
Berita Terkait
-
Kapal Asal Filipina dan Malaysia Curi Ikan di Perairan Sangihe
-
Polisi Bekuk Calo Paspor Penyalur ABK ke Kapal China yang Lompat ke Laut
-
Tolak Klaim 9 Dash Line China, Pemerintah Kembali Daftar Ulang ke PBB
-
Kembangkan Vaksin Covid-19, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah
-
Miris,18 ABK Indonesia Belum Terima Gaji 20 Bulan Kerja di Kapal China
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global