Suara.com - Pihak TikTok membantah telah berbagi data penggunanya di India kepada pemerintah China, setelah pihak New Delhi melarang aplikasi tersebut sebagai buntut ketegangan dengan Beijing.
"TikTok terus mematuhi semua persyaratan privasi dan keamanan data menurut hukum India dan belum membagikan informasi pengguna kami di India dengan pemerintah asing, termasuk pemerintah China," jelas pimpinan TikTok India Nikhil Gandhi dikutip dari Channel News Asia pada Rabu (1/7/2020).
"Lebih jauh jika kami diminta di kemudian hari, kami tidak akan melakukannya. Kami menempatkan kepentingan tertinggi pada privasi dan integritas pengguna," katanya.
Gandhi juga menambahkan bahwa pihaknya telah diundang pertemuan dengan pemerintah India untuk menanggapi dan mengirimkan klarifikasi perihal aturan pelarangan.
TikTok merupakan aplikasi buatan perusahaan China bernama ByteDance dan merupakan salah satu dari 59 aplikasi China yang dilarang oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pada Senin (29/6).
Diperkirakan ada sekitar 120 juta pengguna TikTok di India, menjadikan negara dengan 1,3 miliar penduduk ini sebagai pasar aplikasi internasional terbesar.
Kementerian Teknologi Informasi India mengatakan bahwa aplikasi dari China tersebut "terlibat dalam kegiatan ... merugikan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, keamanan negara dan ketertiban umum".
Pengumuman tersebut muncul setelah 20 tentara India terbunuh pada 15 Juni dalam bentrokan dengan pasukan China di perbatasan Himalaya yang disengketakan dalam 45 tahun.
Di tengah saling tuduh, raksasa Asia yang bersenjata nuklir telah memperkuat perbatasan antara wilayah Ladakh dan Tibet dengan mengirimkan ribuan pasukan tambahan, pesawat terbang dan persenjataan.
Baca Juga: Kabar Baik, India Mulai Uji Coba Vaksin Covid-19 Ke Manusia
Gesekan tersebut memicu kemarahan warga India dengan menyerukan untuk memboikot barang-barang China, bahkan ada yang membakar bendera China saat aksi protes di jalanan.
Pekan lalu, salah satu asosiasi hotel utama Delhi mengatakan bahwa anggotanya melarang tamu China dan akan berhenti menggunakan produk buatan China.
Menurut laporan media lokal, barang-barang buatan China, termasuk beberapa bahan baku penting bagi perusahaan farmasi India, juga mulai menumpuk di pelabuhan dan bandara India karena pemeriksaan pabean yang lebih ketat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran di 63 Terminal Penumpang
-
DTSEN Rayakan Satu Tahun, Pemutakhiran Data Terus Diperkuat
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK