Suara.com - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyoroti soal rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang digelar secara tertutup di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020) kemarin.
Ada sekitar lima poin yang disampaikan BW sapaan akrab Bambang Widjajanto terkait masalah RDP yang dilakukan secara tertutup itu.
Pertama, BW menilai tindakan rapat tertutup tersebut dianggap mencederai UU KPK yang melanggar prinsip penting azas keterbukaan. Kedua, seharusnya KPK atau Komisi III DPR memiliki alasan kuat bila melakukan RDP secara tertutup.
"Harus ada alasan yang sangat kuat yang harus dijelaskan secara terbuka kenapa harus dilakukan secara tertutup. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi fraud dan konflik kepentingan," kata BW melalui keterangannya, Rabu (8/7/2020).
Selanjutnya, BW juga menganggap ada perbedaaan yang ditunjukan pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs dengan pimpinan KPK sebelumnya yang tak pernah melakukan rapat secara tertutup.
"Fakta ini makin menjelaskan perbedaan yang sangat fundamental antara Pimpinan KPK saat ini dengan banyak periode kepemimpinan KPK sebelumnya yang nyaris menabuhkan rapat tertutup seperti ini," kata dia.
Menurut BW, RDP yang dilakukan secara tertutup itu, akan menimbulkan kecurigaan publik. Sebab, KPK diketahui selalu terbuka menyampaikan hasil-hasil kerjanya kepada masyarakat.
"Pertemuan secara tertutup bukan hanya menimbulkan tudingan miring saja tapi pertanyaan di publik, apakah rezim KPK saat ini tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan?" katanya.
Terakhir, BW mengharapkan KPK menghentikan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat akan semakin antipati dengan KPK.
Baca Juga: Pimpinan DPR: RDP Komisi III di Gedung KPK Tidak Langgar Tatib
"Diharapkan agar Pimpinan KPK menghentikan segala tindakan yang potensial dituduh sebagai "bersenda gurau" karena akan bisa kian menggerus kepercayaan publik pada lembaga KPK," kata BW.
Dia juga mengingatkan jika pimpinan KPK telah disumpah dan berjanji untuk mengabdi dalam pemberantasan korupsi.
"Menyadari dan insyaf pada amanah yang berat yang harus ditanggung pimpinan KPK, jauh lebih bermakna bagi upaya pemberantasan korupsi," kata dia.
Berita Terkait
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Gaji Petugas MBG Telat, Kepala BGN Janji Bakal Tuntaskan Pekan Ini
-
2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar