Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan reklamasi Ancol dari tanah dan lumpur hasil kerukan sungai dan waduk tak memungkinkan.
Sebab, menurutnya material untuk membuat daratan tak bisa diambil hanya dari bahan hasil kerukan saja.
Diketahui Anies melakukan reklamasi Ancol dengan dalih ada tanah dan lumpur buangan hasil provram Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau proyek darurat penanggulangan banjir Jakarta. 13 sungai dan 5 waduk dikeruk dalam program itu.
Hasil kerukan itu lantas dibuang ke kawasan Ancol Timur. Lalu sejak 2009 proyek ini berjalan, disebut sudah ada 20 hektare lahan yang terbentuk karena lumpur dan tanah itu.
Anies lantas berdalih ingin menggunakan lahan yang sudah terbentuk itu demi kepentingan rakyat. Karena itu ia menerbitkan Keputusan Gubernur untuk mengizinkan reklamasi kawasan Ancol.
Namun Ahok menganggap pembuatan daratan baru tak bisa hanya mengandalkan progrm JEDI. Pasalnya diperlukan juga bahan lain seperti pasir.
"Harus ada pasir laut untuk reklamasi. Itu yang saya tahu," ujar Ahok saat dihubungi Suara.com, Senin (13/7/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut program JEDI yang masih berjalan ini tak akan bisa memenuhi kebutuhan rencana Anies membuat daratan imitasi seluas 155 hektare.
Ia meyakini Anies akan mendatangkan pasir atau bahan lainnya yang lebih baik untuk membuat daratan dari tempat lain selain buangan JEDI.
Baca Juga: Soal Reklamasi Ancol, Ahok Sebut Anies Bisa Langgar Perda hingga Amdal
"(Buangan JEDI) enggak cukup dan lumpur bukan bahan yang bagus untuk dipakai reklamasi," katanya.
Komisaris Utama PT Pertamina ini membenarkan ada tempat buangan tanah dan lumpur hasil program JEDI karena menjadi syarat dari Bank Dunia saat membuat program ini. Namun, ia tak mengetahui motif Anies mengapa malah menambah daratan yang sudah terbentuk 20 hektare jadi 155 ha.
"Kenapa diteruskan jadi 35 hektare dan tambah pulau 120 hektare. Aku enggak ngerti," kata dia.
Berita Terkait
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
-
Suasana di Monas Jelang Reuni Akbar 212
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK