Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan reklamasi Ancol dari tanah dan lumpur hasil kerukan sungai dan waduk tak memungkinkan.
Sebab, menurutnya material untuk membuat daratan tak bisa diambil hanya dari bahan hasil kerukan saja.
Diketahui Anies melakukan reklamasi Ancol dengan dalih ada tanah dan lumpur buangan hasil provram Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau proyek darurat penanggulangan banjir Jakarta. 13 sungai dan 5 waduk dikeruk dalam program itu.
Hasil kerukan itu lantas dibuang ke kawasan Ancol Timur. Lalu sejak 2009 proyek ini berjalan, disebut sudah ada 20 hektare lahan yang terbentuk karena lumpur dan tanah itu.
Anies lantas berdalih ingin menggunakan lahan yang sudah terbentuk itu demi kepentingan rakyat. Karena itu ia menerbitkan Keputusan Gubernur untuk mengizinkan reklamasi kawasan Ancol.
Namun Ahok menganggap pembuatan daratan baru tak bisa hanya mengandalkan progrm JEDI. Pasalnya diperlukan juga bahan lain seperti pasir.
"Harus ada pasir laut untuk reklamasi. Itu yang saya tahu," ujar Ahok saat dihubungi Suara.com, Senin (13/7/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut program JEDI yang masih berjalan ini tak akan bisa memenuhi kebutuhan rencana Anies membuat daratan imitasi seluas 155 hektare.
Ia meyakini Anies akan mendatangkan pasir atau bahan lainnya yang lebih baik untuk membuat daratan dari tempat lain selain buangan JEDI.
Baca Juga: Soal Reklamasi Ancol, Ahok Sebut Anies Bisa Langgar Perda hingga Amdal
"(Buangan JEDI) enggak cukup dan lumpur bukan bahan yang bagus untuk dipakai reklamasi," katanya.
Komisaris Utama PT Pertamina ini membenarkan ada tempat buangan tanah dan lumpur hasil program JEDI karena menjadi syarat dari Bank Dunia saat membuat program ini. Namun, ia tak mengetahui motif Anies mengapa malah menambah daratan yang sudah terbentuk 20 hektare jadi 155 ha.
"Kenapa diteruskan jadi 35 hektare dan tambah pulau 120 hektare. Aku enggak ngerti," kata dia.
Berita Terkait
-
Gibran dan Teddy Indra Wijaya Jadi Magnet Pilres 2029, Hensa: Semua Bergantung Keputusan Prabowo
-
[CEK FAKTA] Hoaks! Anies Baswedan Serukan Gulingkan Presiden Prabowo di Artikel Suara.com
-
Tanya TK, Bukan Kampus: Mengupas Gagasan Anies Baswedan soal Ketidakjujuran
-
Asal-usul Meme 'Pokoknya Ada' yang Viral di Media Sosial
-
Momen Halalbihalal di Cikeas, Kedekatan Anies dan AHY Jadi Sorotan
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!